Lembaga Pemerintah Boros Anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tudingan bahwa lembaga pemerintah boros dalam menggunakan anggaran disinyalir tidak berdiri sendiri. Dibalik itu diduga ada anasir jahat untuk membuat gambaran kepada masyarakat agar berpandangan buruk terhadap lembaga-lembaga pemerintah. "Saya melihat ada indikasi kesana," jelas Ketua DPD, Irman Gusman, saat dihubungi, Selasa (27/12). Dia mengatakan tidaklah baik menuding bahwa lembaga tertentu seperti DPD, DPR, dan MPR, boros dalam menggunakan uang negara. Tudingan boros itu dinilainya harus jelas apa saja kriteria boros. Tidak boleh asal menuding bahwa lembaga tertentu boros sedangkan kriteria boros tidak ditentukan. Dia mengatakan kalau memang boros maka kenapa APBN masih tersisa 30 persen dari total APBN yang ada, sebanyak kurang lebih Rp 1.400 triliun. Irman menyatakan tudingan-tudingan seperti itu akan menjadikan tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Belum lagi indikasi lainnya, bahwa tudingan tersebut akan semakin membuat masyarakat terbentuk pemikirannya bahwa lembaga yang ada di senayan ini adalah buruk. "Anggapan ini berbahaya, padahal kita disini bekerja maksimal," paparnya. Hal ini dinilainya akan memperburuk citra politisi. Lambat laun, masyarakat tidak ada yang mau menjadi politisi. Padahal, menjadi politisi itu penting untuk menampung aspirasi rakyat. Irman menyatakan dirinya sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan boros dalam penggunaan anggaran. Selama ini dirinya biasa-biasa saja memanfaatkan anggaran yang ada. Tidak pernah dirinya meminta lebih. "Seadanya saja. Dan itu wajar," paparnya. Seperti diberitakan sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritisi anggaran yang dialokasikan untuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah selama 2011 ini. Koordinator investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan DPD telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 51 Miliar untuk acara-acara seremonial. "Alokasi anggaran buat pimpinan DPD sebesar Rp.51 miliar hanya penyangkit pomborosan dan hanya akan menghambur-hambur duit pembayar pajak yang tidak bisa dimaafkan lantaran uang sebesar ini hanya diperuntuk untuk kegiatan acara-acara seremonial saja,"ujar Uchok dalam surat elektroniknya, Senin (26/12). http://id.berita.yahoo.com/dpd-yang-bilang-dpd-boros-itu-anasir-jahat-031919308.html