Kamis, 15 September 2011

download pendidikan ...

... berisi peraturana pendidikan ... Undang undang ... Peraturan pemerintah ... peraturan mendiknas ri ... 8 standar pendidikan di sekolah ... akreditasi sekolah .....

Mundurnya Dicky Chandra Jadi Pelajaran Demokrasi - www.inilahjabar.com

Mundurnya Dicky Chandra Jadi Pelajaran Demokrasi - www.inilahjabar.com

RIVALITAS PARTAI POLITIK TAK KAN DIAM BILA KEDAULATAN RAKYAT YANG MEMIMPIN, APA TANGGAPAN ANDA ... ???

PNS Dishub Tanjungpinang Langgar Aturan

Hamalis Razia Mendadak Contoh kurang baik ternyata diperlihatkan sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang. Saat kepala dinas yang bersangkutan melakukan razia pada kendaraan milik anak buahnya, ternyata lumayan banyak yang melanggar aturan. Razia mendadak yang dilakukan Hamalis, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Tanjungpinang pada Senin (12/9) pagi membuat kaget sejumlah PNS. Usai apel pagi, Hamalis langsung melakukan razia internal dengan sasaran kendaraan milik PNS yang tak dilengkapi surat-surat dan kelengkapan kendaraan lainnya. Seperti aksesori yang menyalahi aturan. Tidak satupun pegawai yang tahu kalau setelah apel akan dilakukan razia kendaraan milik pegawai. Begitu apel usai, Hamalis langsung meminta seluruh kendaraan roda dua milik pegawai dikumpulkan di halaman kantor. Saat itu, banyak pegawai bertanya-tanya mengapa tiba-tiba seluruh kendaraan roda dua milik pegawai di kumpulkan. “Kaget juga. Setelah dikumpulkan baru diberitahu kalau ada razia kendaraan di internal lingkungan Dinas Perhubungan,” kata salah satu PNS Dishub, kepada koran ini kemarin. Pegawai yang tak mau namanya dikoran ini juga ikut terjaring razia. Kendaraa miliknya terpaksa didata kepala dinas karena tidak memiliki kaca spion. Terkait razia internal ini, Hamalis mengatakan upaya ini bagian dari penegakan disiplin PNS. Selain itu, PNS juga harus memberikan contoh yang baik kepada warga. Apalagi selama ini PNS Dishub juga merupakan bagian dari penegak hukum yang kerap dilibatkan dalam razia kendaraan bermotor. “Bagaimana kita memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kalau kita sendiri sebagai penegak disiplin malah kendaraan kita yang tidak disiplin,” kata Hamalis usai melakukan razia kemarin. Dari hasil razia ini, cukup membuat Hamalis geleng kepala. Soalnya, dari 120 kendaraan yang didata, setidaknya ada 38 kendaraan yang melanggar aturan. Pelanggaran tersebut seperti tidak memiliki kaca spion, knalpot racing, tidak memiliki lampu sen, baik lampu depan maupun lampu belakang dan rem yang tidak baik. Bagi PNS yang terbukti melanggar hanya diberikan sanksi teguran. Hamalis memberikan waktu tiga atau empat hari agar segera melengkapi semua kekurangan tersebut. ‘’Apabila belum juga melengkapi kendaraanya sesuai dengan aturan yang berlaku, maka pemilik kendaraan bisa diberikan sanksi yang tegas. Kita akan rutin melakukan razia di internal sendiri,”tutup Hamalis.(ABAS)

Arifin Kirim Surat Sakit ... gagal deh sidang penipuan CPNS

Sidang Penipuan CPNS Gagal Lagi Sidang kasus penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Provinsi Kepri yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Arifin, sebagai terdakwa gagal digelar, Rabu (14/9). Sidang kasus penipuan dengan iming-iming bisa meloloskan jadi PNS ini terpaksa ditunda Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk yang ketiga kalinya. Kali ini Arifin tak hadir dengan mengirimkan surat pemberitahuan sakit. Pantauan Tanjungpinang Pos, Rabu (14/9), dalam sidang kali ini, Hakim Tunggal Morgan Simanjuntak mengesahkan bawah sidang ditunda hingga Rabu (21/9) depan. Penundaan sidang dikarenakan surat sakit dari terdakwa Arifin disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Herlambang. Usai sidang, JPU Herlambang mengatakan, penundaan ini merupakan penundaan yang ketiga kalinya. Ia mendapat surat sakit dari terdakwa baru hari ini (kemarin). Herlambang juga membantah adanya kabar bahwa Arifin malah sudah berada di luar daerah. “Arifin tak di luar daerah. Ia masih di sini (di Tanjungpinang,red),” ujarnya singkat. Untuk diketahui, pada sidang agenda dakwaan di PN Tanjungpinang, JPU Herlambang menjerat Arifin dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Arifin dituduh telah melakukan penipuan terhadap 13 orang CPNS titipan Nurhasanah, seorang warga Tanjunguban. Saat itu, menurut pengakuan Nurhasanah, Arifin telah menerima uang dari ketiga belas orang tersebut yang jumlah sebesar Rp450 juta. Namun, ternyata calon titipan ini tak lolos dalam CPNS. Akhirnya Nur meminta agar Arifin mengembalikan uang tersebut. Karena, tak kunjung ada kepastian dari Arifin, Nur pun melaporkan Arifin ke polisi. Kasus ini pun diusut hingga memasuki ranah pengadilan.(FEBRIMA SURYA)

Tangguhkan penerimaan PTT Kepri

Jangan Sampai Jadi Modus Terima CPNS Banyaknya Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri yang direkrut secara diam-diam, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri merasa perlu untuk membuat moratorium (penangguhan) untuk penerimaan PTT. ”Selain akan membebani anggaran, penerimaan PTT juga akan membuat organisasi pemerintahan menjadi gemuk dan tidak efisien,” tegas Ketua Fraksi PPP DPRD Kepri, Ahars Sulaiman kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (6/9). Menurut anggota Komisi II DPRD Kepri yang membidangi masalah anggaran ini, penerimaan PTT sudah menjadi komitmen antara gubernur dan DPRD agar penerimaannya secara terbuka dan sesuai kebutuhan. Selain itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga tidak diperbolehkan untuk menerima PTT sendiri-sendiri. ”Semua sudah sepakat, agar PTT itu melalui satu pintu, yakni rekom dan tanda tangan gubernur,” ujarnya. Untuk itu, Ahars menginginkan agar ada penetapan moratorium dari pemerintah daerah sesegera mungkin untuk penerimaan PTT yang secara diam-diam ini. Pasalnya, kondisi pegawai yang ada saat ini sudah lebih dari cukup untuk melakukan tugas struktural. ”Berbeda kalau kebutuhannya untuk tenaga guru atau tenaga medis. Soalnya di Kepri ini, masih minim untuk tenaga seperti itu,” imbuhnya. Adapun mekanisme dari penerimaan PTT ini sendiri, jelas Ahars, yakni melalui pengajuan akan kebutuhan dari masing-masing SKPD, lalu ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sekda dan yang terakhir ke tangan gubernur. ”Jadi intinya, tidak ada yang dilakukan secara individual oleh SKPD. Dan harus melalui pengumuman terbuka,” imbaunya. Dari sisi anggaran, sambung Ahars, pihaknya berusaha semaksimal mungkin untuk membuat neraca keuangan pemerintah daerah itu seimbang, antara pengeluaran dan pendapatan. Jangan sampai, pengeluaran untuk belanja pegawai atau belanja langsung menjadi besar, sedangkan pendapatan daerah minim. ”Makanya, perlu ada penyeimbangan neraca. Dan salah satu wujudnya, dengan meminimalisir jumlah pegawai pemerintahan yang ada,” tuturnya. Sebelumnya, anggota DPRD Kepri lainnya, Yudi Carsana juga sempat mengatakan kepada Tanjungpinang Pos bahwa, sekitar 70 persen dari anggaran Kepri yang berjumlah Rp1,9 triliun setiap tahunnya, hanya dipergunakan untuk kegiatan dan belanja pegawai. Baik itu gaji, tunjangan maupun dana kegiatan dan operasional pemerintahan lainnya. Yudi yang duduk sebagai Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kepri ini, juga merincikan, dalam APBD sudah diplot 40 persen untuk belanja pegawai. Sedangkan 30 persen lagi untuk belanja tidak langsung, berupa kegiatan-kegiatan instansi pemerintah. Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) Forum Pemantau APBD/APBN DPW Kepri, Abdul Latif juga mendukung upaya DPRD Kepri untuk melakukan moratorium untuk penerimaan PTT. Jangan sampai, penerimaan PTT ini merupakan modus baru untuk menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kepri ini. ”Kalau perlu, jangan penundaan sementara penerimaan saja yang dilakukan. Akan tetapi penundaaan honorer, mereka juga perlu lakukan, sebelum ada keterbukaan penerimaan PTT ini,” tegasnya.(TAUFIK A HABU)

Bahas Kongres Bersama, KNPI Gelar Forum MPP - nasional.inilah.com

Bahas Kongres Bersama, KNPI Gelar Forum MPP - nasional.inilah.com

APA TANGGAPAN ANDA ....

KNPI Sulit Disatukan - nasional.inilah.com

KNPI Sulit Disatukan - nasional.inilah.com

APA KATA ANDA .... ?

Penerimaan Tertutup PTT di Kepri Disesalkan - nasional.inilah.com

Penerimaan Tertutup PTT di Kepri Disesalkan - nasional.inilah.com

tulis disini ...