lagu ku

http://gudanglagu.com/y/yovie-and-his-friends/yovie-and-his-friends-kita-bisa-wa-e-wa-e-o-official-song-sea-games-26th-2011/

Jon Kepri Bebas Menulis: Muda Indonesia

Jon Kepri Bebas Menulis: Muda Indonesia

Muda Indonesia

FIM (Forum Indonesia Muda) adalah sebuah forum independen yang beranggotakan pemuda dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi maupun organisasi kepemudaan di Indonesia, dari Aceh sampai Papua, bahkan yang sedang berada di luar negeri. FIM dibentuk untuk menjadi sarana peningkatan kompetensi pemuda dan mahasiswa dalam rangka mempersiapkan pemimpin masa depan dan wahana silaturahmi antarpemuda dari berbagai latar belakang. Visi Hadirnya para pemimpin bangsa yang memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme tinggi, berakhlak mulia, sehat dan cerdas paripurna, baik secara fisik, rohani, spiritual, maupun intelektual. Terwujudnya Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Misi Pembinaan pemuda dan mahasiswa untuk diarahkan kepada gagasan jiwa mandiri (entrepreneurship) dan collective leadership Meningkatkan pemahaman akan pentingnya arti kompetensi bagi generasi muda yang berbasis pada soft skill (7 pilar dasar kepemimpinan) dan hard skill ( teknologi dan profesionalisme) Menyatukandan mengoptimalkan berbagai potensi pemuda dan mahasiswa dalam forum silaturahim dengan latar belakang berbeda-beda. Membuhul solidaritas sosial untuk saling menguatkan antar sesama saudara sebangsa dan setanah air Organisasi Penyelenggara: Yayasan Forum Indonesia Muda Ketua Dewan Pembina: Elmir Amien Koordinator: Ivan Ahda. Kontak Alamat Sekretariat : Jl. Jendral. A. Yani I/B 18, Komplek Golf BCS, Rawamangun Jakarta Timur, Indonesia Telp/Fax: 021 – 470 3430 Email: forumindonesiamuda@yahoo.co.id http://forumindonesiamuda.org/

Rektor UMRAH perintah Cekik Mahasiswa

Rektor UMRAH Perintah Cekik Mahasiswa yang Demo Saat Peresmian KEPRIHARINI — Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Prof Maswardi Amin, agaknya bukan saja sedang berbunga-bunga lantaran penegerian perguruan tinggi yang dipimpinnya diresmikan hari ini (26/12/2011) sekira pukul 14.00 WIB, tetapi juga dikabarkan dilanda ketakutan. Memanfaatkan moment peresmian yang dilakukan langsung Mendiknas M Nuh, para mahasiswa berencana melakukan demo menyampaikan aspirasi. Sumber kepriharini.com mengatakan, menanggapi rencana demo mahasiswa, Rektor UMRAH cukup represif dan reaksioner. Dalam forum rapat yang berlangsung Minggu (25/12/2011), rektor mengeluarkan titah untuk mencegat bahkan mencekik mahasiswa yang mau menyampaikan aspirasi. Tak jelas aspirasa yang hendak disampaikan mahasiswa hingga membuat rektornya ketakutan seperti itu. Namun jauh sebelumnya dikabarkan UMRAH banyak memendam masalah, termasuk penggunanaan dana kucuran dari APBD. Kabar yang beredar menyebutkan, kucuran dana untuk UMRAH terbilang besar, namun pertanggungjawabannya tak jelas. Bukan hanya itu, UMRAH juga dianggap sewenang-wenang. Belum lama ini seorang mahasiswanya diskor selama empat smester lantaran yang bersangkutan berkirim surat membeberkan kebobrokan UMRAH ke Gubernur Kepri. Pembantu Rektor Umrah, Prof M Zen ketika dihubungi kepriharini.com, mengaku sama sekali tak tau informasi tentang sikap rektor untuk menghadapi kemungkinan aksi demo mahasiswa. Dia justru bertanya, “Darimana anda mendapat info seperti ini?” (MUL) Short URL: http://www.kepriharini.com/?p=452 http://www.kepriharini.com/2011/12/26/452/rektor-umrah-perintah-cekik-mahasiswa-yang-demo-saat-peresmian/

Menjemput Jodoh ... heheheh

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=244170278987824&set=a.244169572321228.57561.151031278301725&type=3&theater

PPATK Vs PNS

TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menjelaskan modus pegawai negeri muda menimbun harta terlarang. Antara lain, mereka memindahkan uang negara ke rekening pribadi. Praktek semacam itu, menurut Agus, sering dipakai mereka yang memiliki posisi bendahara. Pemindahan dana ke rekening pribadi biasa dilakukan pada akhir tahun. Agus menerangkan sistem pengelolaan keuangan negara sebenarnya cukup tertata. Tapi, masih ada bolong di akhir sampai awal tahun anggaran. Misalnya, untuk tahun anggaran 2011, sampai 18 Desember nanti biasanya masih ada proyek yang berjalan. Padahal pada tanggal itu seharusnya sudah tutup buku. Adapun penganggaran baru diawali lagi pada pertengahan Februari. Nah, dari pertengahan Desember sampai Februari, banyak pegawai negeri muda yang mengambil jalan pintas. Mereka menyiasati sistem dengan cara memindahkan dana negara ke rekening pribadi. Menurut penelusuran PPATK, dengan memainkan rekening seorang pegawai negeri bergaji Rp 3 juta per bulan bisa menambah pundi-pundi kekayaan Rp 10-25 juta per bulan. "Itu tentu tidak wajar," kata Agus di Jakarta, Rabu 6 Desember 2011. PPATK pun telah melaporkan aliran dana mencurigakan sejumlah pegawai negeri muda itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Agus, pemindahan dana negara ke rekening pribadi jelas menyalahi aturan. "Pengalihan uang negara ke rekening pribadi itu korupsi," kata Agus. Kesalahan lainnya berkaitan dengan pemanfaatan bunga yang diterima dari rekening itu. Jika pemilik rekening meninggal dunia, ahli waris rekening bisa dituntut secara perdata. "Karena itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas," ujar Agus. http://id.berita.yahoo.com/cara-pns-muda-menggangsir-uang-negara-073438855.html

Lembaga Pemerintah Boros Anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tudingan bahwa lembaga pemerintah boros dalam menggunakan anggaran disinyalir tidak berdiri sendiri. Dibalik itu diduga ada anasir jahat untuk membuat gambaran kepada masyarakat agar berpandangan buruk terhadap lembaga-lembaga pemerintah. "Saya melihat ada indikasi kesana," jelas Ketua DPD, Irman Gusman, saat dihubungi, Selasa (27/12). Dia mengatakan tidaklah baik menuding bahwa lembaga tertentu seperti DPD, DPR, dan MPR, boros dalam menggunakan uang negara. Tudingan boros itu dinilainya harus jelas apa saja kriteria boros. Tidak boleh asal menuding bahwa lembaga tertentu boros sedangkan kriteria boros tidak ditentukan. Dia mengatakan kalau memang boros maka kenapa APBN masih tersisa 30 persen dari total APBN yang ada, sebanyak kurang lebih Rp 1.400 triliun. Irman menyatakan tudingan-tudingan seperti itu akan menjadikan tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Belum lagi indikasi lainnya, bahwa tudingan tersebut akan semakin membuat masyarakat terbentuk pemikirannya bahwa lembaga yang ada di senayan ini adalah buruk. "Anggapan ini berbahaya, padahal kita disini bekerja maksimal," paparnya. Hal ini dinilainya akan memperburuk citra politisi. Lambat laun, masyarakat tidak ada yang mau menjadi politisi. Padahal, menjadi politisi itu penting untuk menampung aspirasi rakyat. Irman menyatakan dirinya sendiri tidak mengerti apa yang dimaksud dengan boros dalam penggunaan anggaran. Selama ini dirinya biasa-biasa saja memanfaatkan anggaran yang ada. Tidak pernah dirinya meminta lebih. "Seadanya saja. Dan itu wajar," paparnya. Seperti diberitakan sebelumnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritisi anggaran yang dialokasikan untuk pimpinan Dewan Perwakilan Daerah selama 2011 ini. Koordinator investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan DPD telah menghabiskan anggaran sebanyak Rp 51 Miliar untuk acara-acara seremonial. "Alokasi anggaran buat pimpinan DPD sebesar Rp.51 miliar hanya penyangkit pomborosan dan hanya akan menghambur-hambur duit pembayar pajak yang tidak bisa dimaafkan lantaran uang sebesar ini hanya diperuntuk untuk kegiatan acara-acara seremonial saja,"ujar Uchok dalam surat elektroniknya, Senin (26/12). http://id.berita.yahoo.com/dpd-yang-bilang-dpd-boros-itu-anasir-jahat-031919308.html

FSLDK Indonesia

DEFINISI FSLDK FSLDK kependekan dari Forum Silaturrahim (bukan silaturrahmi, sesuai hasil FSLDKN XIII) Lembaga Dakwah Kampus. Berbicara mengenai definisi FSLDK, kita akan mendapati dua persepsi berbeda. Persepsi pertama, kita memahami FSLDK sebagai jaringan. Sedangkan persepsi kedua, FSLDK adalah musyawarah nasional/daerah yang diadakan secara rutin. Sebenarnya, subjek dan objek kedua pengertian tadi sama, yaitu LDK. Akan tetapi perlu dipertegas lagi perbedaannya untuk mencegah ambiguitas. Persepsi pertama, FSLDK adalah jaringan yang beranggotakan LDK-LDK (bukan orang per orang) se-Indonesia. Sifat keanggotaan FSLDK cukup terbuka, artinya setiap LDK berhak bergabung dengan FSLDK. Hal ini dikarenakan salah satu visi FSLDK adalah mengoptimalkan akselerasi da'wah kampus nasional. Jaringan FSLDK sudah tersebar luas di seluruh Nusantara. Mulai dari ujung Sumatra hingga Papua. Hingga saat ini agenda FSLDK semakin beragam, seperti pendampingan LDK, training manajemen LDK, Simposium Internasional Palestina, penyikapan isu bencana, dan sebagainya. Jika dirangkum, program FSLDK secara garis besar ada dua yaitu ke-LDK-an dan penyikapan isu. Salah satu contoh program ke-LDK-an adalah pendampingan LDK. Kegiatan lain yang pernah dilakukan adalah penyikapan isu seperti RUU APP dan Palestina. Persepsi kedua, FSLDK adalah musyawarah akbar. Di tingkat nasional, kita mengenal istilah Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Nasional (FSLDKN). FSLDKN yang terakhir diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur pada bulan Juli 2005. Sedangkan di tingkat daerah, ada juga istilah Forum Silaturahim Lembaga Dakwah Kampus Daerah (FSLDKD). FUNGSI FSLDK Fungsi FSLDK pada awal berdirinya adalah sebagai sarana sharing atau diskusi seputar LDK masing-masing. Kemudian fungsinya berkembang seiring bertambahnya usia forum tersebut. Sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya, agenda pokok FSLDK meliputi dua hal yaitu ke-LDK-an dan penyikapan isu. Dari dua hal tersebut, fungsi FSLDK dapat diturunkan menjadi sebagai berikut: 1. Sarana perwujudan akselerasi da'wah kampus nasional 2. Sarana silaturahim, belajar, dan berbagi pengalaman antarpengurus LDK 3. Wadah untuk mewujudkan peran aktif LDK dalam menyikapi permasalahan keummatan PERKEMBANGAN FSLDK Pasca diadakannya Saresehan LDK itu, segenap peserta menyepakati tentang perlunya membina jaringan dan ukhuwah antar- LDK. Sehingga muncullah agenda-agenda susulan sebagai follow up-nya.Agenda- agenda tersebut adalah: Saresehan LDK II - Bandung FSLDK Nasional III - Surabaya FSLDK Nasional IV - Surakarta FSLDK Nasional V - Malang FSLDK Nasional VI - Jatinangor FSLDK Nasional VII - Makassar FSLDK Nasional VIII - Semarang FSLDK Nasional IX - Bandung FSLDK Nasional X - Malang FSLDK Nasional XI - Jakarta FSLDK Nasional XII - Padang FSLDK Nasional XIII - Samarinda FSLDK Nasional XIV - Lampung STRUKTUR dan POLA KOORDINASI FSLDK PUSKOMNAS PUSKOMDA LDK BP NAS+BK BP DA

Ka'bah saat Hujan

Berikut ini foto-foto Ka’bah saat hujan yang mengasyikkan, pada hari Kamis 24 Muharram 1432 H setelah selesai shalat Zhuhur. Alhamdulillah tidak terlihat orang yang berebut air hujan dari pancuran/talang Ka’bah (al-Mizab) untuk ngalap berkah, tetapi cukup dengan mengambil air hujan yang pertama kali di tangan atau sengaja mengeluarkan kepalanya atau sebagian badannya agar kena air hujan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam (hadis Anas dalam shahih Muslim) dan salaf shalih (seperti dalam Fathul Bari), atau bahkan uyut-uyutan sekaligus untuk kesegaran dan keasyikan, sesuatu yang langka di pelataran Ka’bah, atau untuk melanjutkan thawaf, shalat dan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, tidak peduli dengan terik matahari atau guyuran air hujan.

UMRAH Resmi Jadi PTN

Umrah Kini Negeri Menteri Pendidikan , Mohammad Nuh meresmikan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) menjadi Universitas Negeri, Senin (26/12) di Gedung Daerah. Dengan diresmikannya Umrah menjadi Universitas Negeri, Mohammad Nuh berpesan agar Umrah ramah secara sosial dengan kata lain, Umrah tidak boleh mengeluarkan mahasiswa-mahasiswi hanya karena tidak mampu membayar biaya kuliah. “Manfaatkan beasiswa yang membebaskan seluruh biaya. Sejak 2010 sudah ada kuliah yang gratis,” tuturnya. Pada kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa perlu ada langkah awal terkait penataan organisasi sesuai dengan struktur yang ada di Peraturan Kementrian mulai dari Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, serta organisas-organisasi termasuk tata laksananya. Selain itu, perlu disiapkan juga konversi dari pegawai, yaitu pegawai yayasan dikonversi menjadi pegawai negeri. “Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang penting mesti akan mendapatkan layanan fasilitas lazimnya pegawai negeri,” ujarnya. Menteri pun menyampaikan agar disiapkan juga rekruitmen dosen-dosen baru yang memenuhi persyaratan. Contohnya untuk menjadi dosen itu harus memiliki pendidikan minimal S2 untuk tenaga pengajar dan tenaga administrasi. “Akan diberikan kesempatan untuk memenuhi dosen tadi itu, entah dengan cara merekrut awal lalu disekolahkan terlebih dahulu, berikan beasiswa, sehingga nanti mungkin 3-5 tahun lulus S2 atau S3 kembali lagi kekampus Umrah,” jelasnya. Bukan itu saja, Umrah juga pelu menyiapkan rencana induk pengembangan supaya bisa disiapkan anggaran dari tahun ke tahun. Perguruan Tinggi Negeri baru sudah disiapkan anggaran, pemerintah juga mempunyai tanggungjawab, oleh karena itu dikatakan Mohammad Nuh bahwa sudah siapkan anggaran untuk 2012. Sedangkan untuk status mahasiswa, selama masih menjalani pendidikan di Umrah, maka status mereka adalah mahasiswa PTN. Diungkapkan Mohammad Nuh, di Indonesia baru mamiliki 90 PTN, dan PT swasta sudah mencapai 3000-an. “Jadi jauh lebih banyak swasta. Tetapi paling tidak, di provinsi yang sifatnya strategis harus ada PTN, entah berupa univ, institut, atau politeknik,” tegasnya. Tentu, nantinya Perguruan Negeri yang sudah memenuhi persyaratan dapat menyelenggarakan sertifikasi. Tapi itu juga harus dipersiapkan dahulu seperti pembina dan pembimbing.(a)

UMRAH : Disayangkan Sikap Dekan Fisip Umrah

Disayangkan Sikap Dekan Fisip Umrah 

Diposting oleh admin pada 12 November, 20117 Comments 

Zamzami A Karim Pemko Dinilai Berlebihan Tanggapi Survei SUDAH sepekan terakhir hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puska-KP), Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang menimbulkan reaksi keras dari Pemko Tanjungpinang dan polemik di internal Umrah sendiri. Kendati demikian, apapun hasil survei tersebut seharusnya dibuat survei tersendiri sebagai pengimbang kebenaran hasil survei sebelumnya. ”Survei itu lawannya dengan survei juga, bukan dengan reaksi berlebihan dari pemerintah,” terang tokoh akademisi Tanjungpinang, Zamzami A Karim, kepada koran ini kemarin. Menurutnya, survei yang dilakukan oleh pusat kajian ini adalah jawaban terkini kondisi masyarakat Tanjungpinang, yang paling mendekati. Artinya, hampir seperti inilah kondisi masyarakat Tanjungpinang sekarang dan membutuhkan sentuhan perubahan dari pemerintah. ”Paling tidak dengan adanya survei ini, seluruh masyarakat dan unsur pemerintah mengetahui layanan dasar yang perlu mendapat perhatian,” ujar Zamzami yang menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Kepri pilihan redaksi Tanjungpinang Pos ini. Dari segi metode penelitian, kata Zamzami, tidak perlu berpikir terlalu jauh dan mempermasalahkannya. Lantaran yang namanya survei itu tetap membutuhkan sample secara acak untuk dimintai responnya. ”Kalau seluruh masyarakat dimintai tanggapan atau dijadikan responden, itu namanya bukan survei lagi tapi sudah sensus penduduk,” imbuhnya. 

Tanggapan lainnya datang dari Ketua Umum Ikatan Lulusan Ilmu Sosial Ilmu Politik Indonesia (ILISIPI) Kepulauan Riau, Joni Sandra, menurutnya apa yang dilakukan Puska KP Fisip Umrah adalah satu upaya untuk membuka pola pikir publik akan pelayanan terhadap masyarakat, yang selama ini masih jauh dari harapan. ”Puska KP harus mempertahankan hasil survei ini, baik secara yuridis, empiris, dan moral berdasarkan hasil yang didapat itu,” ujarnya. Bagi Joni, sangat disayangkan juga Dekan Fisip Umrah yang melepas tangan begitu saja dengan apa yang dilakukan lembaga resmi dibawahnya. Jangan sampai karena ketidaksiapan manajemen Fisip dalam mengembangkan kampusnya. ”Kalau bisa jangan lagi kampus mengorbankan mahasiswa dan dosennya, karena hanya dosen dan mahasiswanya berinovasi dalam mengembangkan fakultas dan universitas,” jelas Anggota Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia Kordinator Cabang (GMPI Korcab) Tanjungpinang ini. 

Joni menyarankan agar pemerintah daerah lebih arif dan bijaksana menyikapi hasil tersebut. ”Ini terlalu nampak, bukan solusi dan evaluasi yang dilakukan pemerintah kota, tapi reaksi tanpa dasar,” tukasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Puska-KP Fisip Umrah menggelar survei kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang selama satu dasa warsa atau sepuluh tahun terakhir sejak menjadi kota otonom pada Oktober 2011 lalu. Alhasil, satu poin tertinggi yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah, tingginya ketidakpuasan masyarakat Tanjungpinang akan masalah kesehatan yang mencapai 64,66 persen ketidakpuasan masyarakat. ”Survei ini kami gelar semata-mata untuk menilai sepuluh tahun Tanjungpinang, kaitannya dengan segala pembangunan yang telah dilakukan, berikut kinerja pemerintah daerah,” ungkap Direktur utama Puska KP Fisip Umrah, Suradji SSos MSi. 

Suradji yang saat itu didampingi tim peneliti menyampaikan, tujuan pelaksanaan survei ini sekadar ingin memberikan bahan evaluasi kepada pemerintah atas pencapaian kinerja selama ini. Apalagi, Tanjungpinang sendiri merupakan ibu kota Provinsi Kepri yang selayaknya menjadi lebih baik dari segela sisi, dibanding daerah lainnya. ”Ini sama sekali tidak ada maksud menyudutkan siapapun, kecuali hanya ingin menyampaikan kajian akademis dan ilmiah mengenai pandangan masyarakat Tanjungpinang terkini,” imbuhnya. Survei ini, kata Suradji dilakukan selama empat hari mulai 11-14 Oktober lalu, dengan menggunakan metodelogi penelitian Multistage Random Sampling. Adapun jumlah responden sebanyak 400 orang, yang merupakan perwakilan dari masyarakat se-Tanjungpinang. Baik itu dari segi umur, kelompok sosial, ekonomi, suku, dan beberapa item lainnya. Dari data yang dipaparkan tim survei Puska KP Fisip umrah, yang pertama adalah tingkat kepuasan pelayanan kesehatan dengan pilihan 64,66 tidak puas, 27,59 puas dan 7,76 tidak menjawab. Untuk tingkat kepuasan terhadap kebersihan ada 46,49 yang tidak puas, 45,61 puas dan sisanya 7,89 tidak menjawab. Selain itu, di sisi kepuasan masyarakat akan penyediaan sarana infrastruktur ada 62,28 persen yang tidak puas, 32,46 yang puas dan 5,26 yang tidak menjawab. Sedangkan sektor kepuasan warga Tanjugpinang akan pendidikan ada 63,25 yang tidak puas, 30,77 puas dan sisanya 5,98 tidak memberikan jawaban. Namun, meski didominasi oleh ketidakpuasan masyarakat akan kinerja pemerintah daerah, ternyata masyarakat juga masih menghargai kebijakan pelestarian budaya melayu oleh pemerintah. Ini terbukti dari 67,23 persen yang menyatakan puas, 23,53 tidak puas dan 9,24 tidak menjawab. Saat dimintai tanggapannya sebagai salah satu akademisi Umrah, Oksep Adhayanto SE, M.Ec menegaskan, apa yang dilakukan oleh Puska KP Fisip umrah ini adalah hal positif. Ditambah lagi, puska sendiri sudah beberapa kali melakukan kajian dan penelitian akademis yang kala itu pernah bekerjasama dengan organisasi dunia UNDP.(TAUFIK A HABU)

 http://tanjungpinangpos.co.id/2011/11/disayangkan-sikap-dekan-fisip-umrah/

DKP Kepri Disibukkan Proyek Multiyears

TANJUNGPINANG - Refleksi setahun kepemimpinan Sani – Soerya mendapatkan komentar Ketua Umum Ikatan Lulusan Ilmu Sosial Ilmu Politik Indonesia (ILISIPI) Kepri, Joni Sandra. Ia melihat salah satu persoalan yang belum pernah terselesaikan di Kepri mengenai perikanan dan kelautan. “Padahal Kepri merupakan negeri bahari dengan potensi kemaritiman yang besar, berpotensial mencerdaskan rakyatnya lewat program kerja strategis. Termasuk keseriusan mengelola dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir,” paparnya, Rabu (24/8). 

Sayangnya, ujar Joni, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri hanya disibukkan dengan progres proyek multiyears. Akhirnya, DKP Kepri belum mampu bekerja secara proporsional dan profesional. “Apalagi sekarang sudah masuk dua periode Gubernur Kepri, tapi belum ada grand design kemaritiman yang jelas,” imbuhnya. 

Setahun kepemimpinan Sani – Soerya, 19 Agustus 20011 juga ditanggapi pengamat poltik dan anggota tim asistensi gubernur, Zamzami A Karim. Diakui atau tidak pasangan ini sudah memberikan perkembangan bagi kehidupan dan pembangunan di Provinsi Kepri. Namun, bagi sebagian orang masa satu tahun jabatan Sani – Soerya bukan merupakan masa emas untuk dijadikan refleksi, apalagi menjadi euforia kebahagiaan yang berlebihan. Pasalnya, dalam setahun bukan waktu yang tepat untuk melakukan penilaian. “Memang diawal ada gebrakan, tapi capaian akan hasil selama satu tahun ini belum terlihat,” tegas Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang ini. 

Semestinya, sambung Zamzami, dalam masa satu tahun ini, gubernur bersama wakil dan pembantunya yang lain, bisa mengungkapkan secara jelas dan konkrit mengenai langkah kedepan program pemerintah Kepri. “Yang saya lihat dan baca di media massa. Semua yang disampaikan ke gubernur hanya dalam taraf normatif saja, tapi belum menyentuh langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah ke depan,” ujarnya. 

Zamzami menilai, salah satu contoh progres yang terkesan lamban bahkan nihil adalah, pilihan pemerintah untuk lebih memberikan penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri, ketimbang BUMD atau PDAM. Padahal, tanpa adanya suntikan dana dari provinsi, Bank Riau Kepri sudah bisa berdiri dan berkembang dengan sehat. “Sedangkan BUMD atau PDAM yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, malah diabaikan,” jelasnya. Yang selanjutnya, kata Zamzami, konsep BBK plus Tanjungpinang dan Natuna, Anambas, Lingga yang diberi istilah NAL, tidak memberikan arah yang jelas. Dalam arti, akan dibawa kemana NAL dan BBK dan Tanjungpinang tersebut, sedangkan konsep FTZ saja belum berjalan dengan efektif.(taufik a.habu)

 http://tanjungpinangpos.co.id/2011/08/dkp-disibukkan-proyek-multiyears/