VIVAnews - Bola Jobulani yang digunakan laga Spanyol kontra Belanda dalam final Piala Dunia 2010 dilelang. Bola buatan Adidas itu mampu menembus $ 74,000 atau sekitar Rp 666 juta.
Semula pelelangan Jobulani dibuka dengan harga 99 pound atau Rp 1,3 juta. Namun, dalam beberapa hari harganya melonjak tajam.
Semua hasil lelang akan diberikan untuk yayasan 46664 milik mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela untuk keperluan pendidikan, kemiskinan, penelitian, serta kampanye pencegahan HIV AIDS di Afrika Selatan.
"Ketertarikan (terhadap Jabulani) sepertinya tinggi karena kontroversi yang terjadi di Piala Dunia 2010, dan juga karena digunakan di ajang hebat," kata juru bicara eBay Ruth Szyszkowski.
Sayang, tidak dipastikan apakah bola yang dilelang adalah Jobulani yang digunakan saat Andres Iniesta mencetak gol kemenangan 1-0 Spanyol atas Belanda di babak final. Pasalnya dalam pertandingan tersebut bola Jobulani yang digunakan cukup banyak dan sering berganti-ganti sepanjang pertandingan. (Associated Press)
Senin, 19 Juli 2010
Spanyol Juara Dunia 2010
Senin, 12 Juli 2010 | 06:40 WIB
Spanyol Juara Dunia 2010
Spanyol membuat sejarah baru dengan merebut juara Piala Dunia 2010. Dalam final yang berlangsung di Stadion Soccer City, Senin (12/7) dinihari WIB, tim Matador menundukkan Belanda 1-0 dengan gol di masa perpanjangan waktu. Bagi Spanyol, ini merupakan gelar pertama mereka di Piala Dunia. Prestasi terbaik Spanyol sebelumnya adalah masuk babak semifinal. Spanyol menjadi negara ke delapan yang mampu merebut Piala Dunia setelah Brasil, Argentina, Uruguay, Inggris, Jerman, Italia dan Prancis. Spanyol juga menjadi negara pertama yang mampu menjadi juara setelah kalah di laga pertama penyisihan grup.
VIVAnews - Sebelum menyaksikan final Piala Dunia antara Belanda vs Spanyol di Stadion Soccer City, Johannesburg, dini hari nanti, ada beberapa fakta menarik yang patut disimak dari kedua negara finalis.
Berikut data dan fakta menarik itu sesuai dilansir Goal:
1. Untuk pertama kalinya setelah 32 tahun, final Piala Dunia mementaskan dua tim yang belum pernah menjadi juara. Uniknya, hal itu terakhir terjadi saat Belanda masuk final 1978 menghadapi tuan rumah Argentina.
2. Keberhasilan Spanyol dan Belanda masuk final, membuat total ada 12 negara yang pernah berlaga di pertandingan final Piala Dunia.
3. Spanyol bisa menjadi negara pertama yang menjadi kampiun Piala Dunia yang kalah di pertandingan perdana.
4. Belanda berpeluang menyamai rekor Brasil di Piala Dunia 1970 dan 2002 yang selalu memetik kemenangan dalam semua pertandingan.
5. Belanda membuat rekor dengan mencetak 14 kemenangan, mulai dari babak kualifikasi, penyisihan grup sampai dengan semifinal. Ini merupakan rekor terbaru dan bisa menjadi 15 kalau mereka berhasil menang di partai final.
6. Untuk pertama kali setelah 28 tahun, tim juara Eropa (Spanyol) melaju ke partai final Piala Dunia. Prestasi terakhir diukir Jerman Barat yang menjuarai Piala Eropa 1972 dan kemudian masuk final dan memuncaki Piala Dunia 1974.
Penyanyi asal Kolombia, Shakira berbicara saat konferensi pers jelang laga final Piala Dunia 2010 di Soccer City stadium, Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (10/7). Shakira akan turut serta memeriahkan akhir dari ajang sepakbola bergengsi dunia tersebut
Belanda memastikan satu tiket partai puncak Piala Dunia 2010. De Oranje berhak ke final usai menekuk Uruguay dengan skor 3-2 di Stadion Green Point Stadium, Cape Town, Rabu 7 Juli 2010. Gol Belanda dicetak masing-masing oleh Giovanni van Bronckhorst (18'), Wesley Sneijder (70') dan Arjen Robben (73'). Sedangkan gol balasan Uruguay dicetak sang striker Diego Forlan di menit 41 dan Maxi Pereira di masa injury time.
Bola tandukan pesepakbola Spanyol, Carles Puyol saat menjebol gawang Manuel Neuer di laga semifinal Piala Dunia 2010 antara Jerman dan Spanyol di Durban, Afrika Selatan, Rabu (7/7). Gol tunggal yang dicetak Carles Puyol pada menit ke 73 akhirnya membawa Spanyol melaju ke partai puncak Piala Dunia 2010
Spanyol Juara Dunia 2010
Spanyol membuat sejarah baru dengan merebut juara Piala Dunia 2010. Dalam final yang berlangsung di Stadion Soccer City, Senin (12/7) dinihari WIB, tim Matador menundukkan Belanda 1-0 dengan gol di masa perpanjangan waktu. Bagi Spanyol, ini merupakan gelar pertama mereka di Piala Dunia. Prestasi terbaik Spanyol sebelumnya adalah masuk babak semifinal. Spanyol menjadi negara ke delapan yang mampu merebut Piala Dunia setelah Brasil, Argentina, Uruguay, Inggris, Jerman, Italia dan Prancis. Spanyol juga menjadi negara pertama yang mampu menjadi juara setelah kalah di laga pertama penyisihan grup.
VIVAnews - Sebelum menyaksikan final Piala Dunia antara Belanda vs Spanyol di Stadion Soccer City, Johannesburg, dini hari nanti, ada beberapa fakta menarik yang patut disimak dari kedua negara finalis.
Berikut data dan fakta menarik itu sesuai dilansir Goal:
1. Untuk pertama kalinya setelah 32 tahun, final Piala Dunia mementaskan dua tim yang belum pernah menjadi juara. Uniknya, hal itu terakhir terjadi saat Belanda masuk final 1978 menghadapi tuan rumah Argentina.
2. Keberhasilan Spanyol dan Belanda masuk final, membuat total ada 12 negara yang pernah berlaga di pertandingan final Piala Dunia.
3. Spanyol bisa menjadi negara pertama yang menjadi kampiun Piala Dunia yang kalah di pertandingan perdana.
4. Belanda berpeluang menyamai rekor Brasil di Piala Dunia 1970 dan 2002 yang selalu memetik kemenangan dalam semua pertandingan.
5. Belanda membuat rekor dengan mencetak 14 kemenangan, mulai dari babak kualifikasi, penyisihan grup sampai dengan semifinal. Ini merupakan rekor terbaru dan bisa menjadi 15 kalau mereka berhasil menang di partai final.
6. Untuk pertama kali setelah 28 tahun, tim juara Eropa (Spanyol) melaju ke partai final Piala Dunia. Prestasi terakhir diukir Jerman Barat yang menjuarai Piala Eropa 1972 dan kemudian masuk final dan memuncaki Piala Dunia 1974.
Penyanyi asal Kolombia, Shakira berbicara saat konferensi pers jelang laga final Piala Dunia 2010 di Soccer City stadium, Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (10/7). Shakira akan turut serta memeriahkan akhir dari ajang sepakbola bergengsi dunia tersebut
Belanda memastikan satu tiket partai puncak Piala Dunia 2010. De Oranje berhak ke final usai menekuk Uruguay dengan skor 3-2 di Stadion Green Point Stadium, Cape Town, Rabu 7 Juli 2010. Gol Belanda dicetak masing-masing oleh Giovanni van Bronckhorst (18'), Wesley Sneijder (70') dan Arjen Robben (73'). Sedangkan gol balasan Uruguay dicetak sang striker Diego Forlan di menit 41 dan Maxi Pereira di masa injury time.
Bola tandukan pesepakbola Spanyol, Carles Puyol saat menjebol gawang Manuel Neuer di laga semifinal Piala Dunia 2010 antara Jerman dan Spanyol di Durban, Afrika Selatan, Rabu (7/7). Gol tunggal yang dicetak Carles Puyol pada menit ke 73 akhirnya membawa Spanyol melaju ke partai puncak Piala Dunia 2010
Politik Kartel Atau Dinasti?
VIVAnews- Pemilu 2009 sudah usai. Lembaga baru kekuasaan di republik sudah resmi bertugas: wakil rakyat sudah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pun resmi memasuki Istana, serta kabinet baru sudah terbentuk. Meski Pemilu 2009 meninggalkan persoalan administratif, pesta demokrasi itu memberi harapan bagi kehidupan politik demokrasi di Indonesia. Catatan penting yang bisa ditarik adalah Indonesia kini mulai merintis format baru politik pasca reformasi. Tapi, ke mana kah arah poltik baru itu bergerak?
Berikut adalah catatan dari diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti”, pada Kamis, 15 Oktober 2009 di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Jalan Sawo, No.11, Menteng, Jakarta Pusat. Pengantar diskusi disampaikan Dr Kuskhirdo Ambardi, staf pengajar UGM Yogyakarta, dan Hendrik Boli Tobi dari P2D. Catatan ini diolah dari hasil diskusi, dan dimoderatori oleh Sahat C Panggabean dari Fakultas Psikologi UI, Jakarta.
***
PASCA pemilu nasional, konstelasi politik di Indonesia secara alamiah menata ulang dirinya sendiri. Kutub-kutub politik yang saling menguat dan menjauh satu sama lainnya semasa pemilu, mulai mencair kembali. Fenomena ini terlihat jelas pada perilaku elite politik. Gelombang pertama reposisi ini tentu saja saat pemilu anggota legislatif selesai dan pemilu presiden dan wakil presiden hendak dimulai. Pasangan capres dan cawapres mengumpulkan partai-partai politik yang berkenan menyokong pencalonan diri mereka.
Pada fase ini keganjilan mulai terlihat. Partai-partai yang berbeda “platform” bergabung mendukung kandidat sama. Calon dari Parta Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, didukung baik oleh partai yang dikenal bersifat nasionalis atau plural (PKPI, PPIB, PAN) dan partai yang berbasis sentimen keagamaan (PDS, PKS, PBB, PPP, PBR). Disebut keganjilan karena partai yang mewacanakan syariah Islam pada masa kampanye duduk bersama dengan partai nasionalis, atau partai Kristen. Isu-isu yang sepertinya prinsipil ternyata bukanlah wilayah hitam-putih bagi para elite politik.
Studi yang dilakukan Kuskhirdo Ambardi mendeskripsikan sejarah politik kontemporer Indonesia ada pembelahan sosial (cleavage): agama-sekuler, kelas sosial, kesatuan-federal, etnisitas, dll. Dia menjadi ranah pembeda antar kelompok politik, sekaligus pula medan perdebatan. Uraian ini tidak cukup memetakan politik Indonesia karena dengan mudahnya para elite politik menegosiasikan identitas politiknya. Merujuk ke periode tahun 1999, betapa Megawati dengan PDIP-nya sebagai pemenang pemilu tidak mendapat amanat dari MPR karena sentimen agama dan gender oleh kelompok poros tengah, tapi pada tahun-tahun berikutnya, kelompok sama pula yang mendaulatnya menjadi presiden.
Politik Kartel atau Dinasti?
Dari situasi di atas dapat dijelaskan adanya keterputusan kehendak konstituen dan elite partai. Saat hendak mendulang suara, partai berusaha mendengungkan apa yang bisa membangkitkan sentimen konstituen, tapi sesudahnya elite cenderung mengejar kepentingan mereka. Selanjutnya antar-sesama elite politik menegosiasikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.
Pada titik inilah, pragmatisme politik menjadi kartel-kartel politik. Para elite politik menentukan dan menegosiasikan kekuasaan. Siapa yang menjadi ketua komisi di DPR, ketua DPR dan MPR, termasuk posisi menteri di kabinet hampir semuanya hasil dari tawar-menawar antar-elite. Tidak ada yang bisa menafikan hal ini, termasuk SBY yang mendulang suara mayoritas di legislatif.
Lalu apa yang mendasari pragmatisme ini? Kesimpulan dari Ambardi cukup klise: Uang. Tapi memang begitulah faktanya. Ketika ongkos berpolitik semakin tinggi (biaya kampanye di media, operasional partai, gaya hidup elite politik) maka partai politik harus mencari sumber dana sendiri. Akbiatnya tidak ada partai politik yang berani bertahan sebagai oposisi dan menjauh dari kekuasaan.
Bahkan PDIP yang menyatakan diri oposisi pada pemerintahan SBY yang lalu, punya catatan menempatkan elitenya sebagai ketua komisi yang dianggap basah. Kasus uang Departemen Kelautan adalah contoh bagaimana uang negara mengalir ke sejumlah partai. Dan ketika akan menjadi kartu yang dapat menjatuhkan elite politik maka terjadi kompromi dan diredam di antara elite politik pula, SBY dan Amien Rais bersalaman di Halim dan sepakat untuk tidak saling menjatuhkan. Termasuk Akbar Tanjung dengan kasus Bulog-nya yang kemudian divonis bebas.
Untuk kehidupan politik, perilaku kartel politik semacam ini tentu saja merugikan. Praktek ini membawa politik ke level yang sangat permukaan dan artifisial. Tidak ada lagi perihal yang bersifat prinsipil. Politik dengan mudahnya digeser dari perdebatan mendalam akan kesejahteraan publik kepada tawar-menawar kekuasaan. Kemungkinan lebih menakutkan adalah kepentingan publik pada akhirnya dapat dibeli.
Argumen politik yang cerdas dan debat yang sehat hilang tergantikan oleh uang dan kekuasaan. Tidak ada jaminan bahwa kehendak publik yang dititipkan kepada partai politik lewat hak pilih oleh rakyat akan direalisasikan. Ada keterputusan mandat dari para pemilih.
Sikap politik pragmatis dan mayoritasnya partai koalisi pendukung SBY di legislatif merupakan kondisi yang mencemaskan dalam politik kontemporer Indonesia ke depannya. Analisis yang dilakukan oleh Hendrik Boli Tobi (P2D) menunjukkan bahwa kondisi tersebut memusatkan kekuasaan pada Presiden SBY. Hampir bisa dipastikan kekuasaan SBY akan hadir tanpa koreksi, dan kekuasaan tanpa koreksi tentu saja rentan untuk menyimpang. Ada nuansa SBY mencoba menghadirkan kehendak dirinya dalam pemilihan ketua umum Golkar, dan juga ada kehendak dari partai politik untuk terlihat sejalan dengan garis politik SBY. Hasilnya Aburizal Bakrie yang dikenal sejalan dengan SBY terpilih menjadi ketua umum. Sama halnya dengan PDI-P, Taufiq Kiemas yang dikenal sangat punya pengaruh di dalam partai didaulat duduk sebagai Ketua Umum MPR. Indikasi lainnya dari politik SBY adalah menentukan ketua DPRD di mana Partai Demokrat menguasai mayoritas. Kalau ini terjadi maka lengkaplah jangkauan kekuasaan SBY di pusat dan daerah.
Selain memaksimalkan kekuasaan ditangannya, tendensi lainnya adalah politik dinasti. Seperti diketahui beberapa Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Panglima Kostrad Jendral Erwin Sudjono, Danjen Kopasus Mayjen Pramono Edie Wibowo dan Dirut BNI memiliki kekerabatan dengan SBY. Kedua anaknya pun sudah dipersiapkan untuk menjadi tokoh politik di masa mendatang. Bibit nepotisme seperti ini wajar jika jauh-jauh hari harus terus menerus diingatkan. Kekuasaan yang tanpa koreksi dan kehendak untuk memajukan handai-tolan sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan.
Bagi sebagian orang kecenderungan semacam ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena ukuran-ukurannya adalah konstitusi. Selama tindak-tanduk politik tidak melanggar konstitusi maka tidak lah perlu dipermasalahkan. Jika melanggar, serta merta hukum akan menjatuhkan keberadaannya. Korupsi (baca: suap) masih menjadi kebiasaan dalam lini birokrasi di Indonesia, termasuk wilayah pengadilan.
Studi Ambardi menyimpulkan bahwa kartel politik menemukan ruang geraknya karena banyaknya wilayah abu-abu dalam politik. Dengan demikian, argumen di atas terasa naif dan tidak bersentuhan dengan realitas politik Indonesia. Kekuasaan yang mutlak, pengadilan yang korup dan hukum yang multiinterpretasi merupakan kondisi cukup agar kekuasaan menjadi absolut.
Ongkos Politik dan Gerakan Anti Korupsi.
Beberapa solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan menurunkan ongkos politik. Jika durasi tayang atau ongkos memasang iklan di TV dan radio dibatasi atau dibuat murah, maka biaya politik modern yang sangat mengandalkan efek media bisa diturunkan. Lalu, aturan-aturan hukum juga perlu diperjelas, wilayah abu-abu mengenai pemberian uang “terimakasih” dan pembuktian hukum jika ada menteri atau pejabat negara yang “diperas” harus dapat perlu dioperasionalkan.
Terakhir adalah penguatan KPK. Besar dugaan bahwa tawar menawar posisi menteri dengan partai politik dengan harapan si menteri akan menjadi “kasir” bagi kelompoknya. Jika KPK berkerja maksimal maka intensi menyelewengkan uang negara untuk kepentingan kelompok dapat ditiadakan.
Dengan demikian, akibat transaksi politik tidak sampai merugikan kepentingan publik. Alternatif lainnya, yang lebih bersifat harapan adalah mengisi ruang publik dengan suara kritis. Jika percaya pidato politik SBY adalah kehendak politiknya: meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberantas korupsi, maka ada setitik virtue dalam pribadinya.
Oleh karenanya suara berbeda dan kritis diharapkan yang bisa menggugah karakter virtue SBY di saat kebijakannya tidak pro terhadap kepentingan publik. Suara dan aktivitas organisasi masyarakat publik (civil society organization) di ruang diskusi dan opini intelektual publik di media massa adalah upaya yang masih bisa dilakukan ketika sistem formal terkooptasi.
Kalaupun tidak pada diri SBY, kita berharap ada individu-individu yang duduk di legislatif yang tergugah nuraninya dan berani bersuara berbeda jika kekuasaan mulai menyimpang dari tujuan memajukan kesejahteraan umum.
Berikut adalah catatan dari diskusi “Kecenderungan Politik Kontemporer Indonesia: Politik Kartel dan Politik Dinasti”, pada Kamis, 15 Oktober 2009 di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), Jalan Sawo, No.11, Menteng, Jakarta Pusat. Pengantar diskusi disampaikan Dr Kuskhirdo Ambardi, staf pengajar UGM Yogyakarta, dan Hendrik Boli Tobi dari P2D. Catatan ini diolah dari hasil diskusi, dan dimoderatori oleh Sahat C Panggabean dari Fakultas Psikologi UI, Jakarta.
***
PASCA pemilu nasional, konstelasi politik di Indonesia secara alamiah menata ulang dirinya sendiri. Kutub-kutub politik yang saling menguat dan menjauh satu sama lainnya semasa pemilu, mulai mencair kembali. Fenomena ini terlihat jelas pada perilaku elite politik. Gelombang pertama reposisi ini tentu saja saat pemilu anggota legislatif selesai dan pemilu presiden dan wakil presiden hendak dimulai. Pasangan capres dan cawapres mengumpulkan partai-partai politik yang berkenan menyokong pencalonan diri mereka.
Pada fase ini keganjilan mulai terlihat. Partai-partai yang berbeda “platform” bergabung mendukung kandidat sama. Calon dari Parta Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, didukung baik oleh partai yang dikenal bersifat nasionalis atau plural (PKPI, PPIB, PAN) dan partai yang berbasis sentimen keagamaan (PDS, PKS, PBB, PPP, PBR). Disebut keganjilan karena partai yang mewacanakan syariah Islam pada masa kampanye duduk bersama dengan partai nasionalis, atau partai Kristen. Isu-isu yang sepertinya prinsipil ternyata bukanlah wilayah hitam-putih bagi para elite politik.
Studi yang dilakukan Kuskhirdo Ambardi mendeskripsikan sejarah politik kontemporer Indonesia ada pembelahan sosial (cleavage): agama-sekuler, kelas sosial, kesatuan-federal, etnisitas, dll. Dia menjadi ranah pembeda antar kelompok politik, sekaligus pula medan perdebatan. Uraian ini tidak cukup memetakan politik Indonesia karena dengan mudahnya para elite politik menegosiasikan identitas politiknya. Merujuk ke periode tahun 1999, betapa Megawati dengan PDIP-nya sebagai pemenang pemilu tidak mendapat amanat dari MPR karena sentimen agama dan gender oleh kelompok poros tengah, tapi pada tahun-tahun berikutnya, kelompok sama pula yang mendaulatnya menjadi presiden.
Politik Kartel atau Dinasti?
Dari situasi di atas dapat dijelaskan adanya keterputusan kehendak konstituen dan elite partai. Saat hendak mendulang suara, partai berusaha mendengungkan apa yang bisa membangkitkan sentimen konstituen, tapi sesudahnya elite cenderung mengejar kepentingan mereka. Selanjutnya antar-sesama elite politik menegosiasikan kepentingan-kepentingan mereka sendiri.
Pada titik inilah, pragmatisme politik menjadi kartel-kartel politik. Para elite politik menentukan dan menegosiasikan kekuasaan. Siapa yang menjadi ketua komisi di DPR, ketua DPR dan MPR, termasuk posisi menteri di kabinet hampir semuanya hasil dari tawar-menawar antar-elite. Tidak ada yang bisa menafikan hal ini, termasuk SBY yang mendulang suara mayoritas di legislatif.
Lalu apa yang mendasari pragmatisme ini? Kesimpulan dari Ambardi cukup klise: Uang. Tapi memang begitulah faktanya. Ketika ongkos berpolitik semakin tinggi (biaya kampanye di media, operasional partai, gaya hidup elite politik) maka partai politik harus mencari sumber dana sendiri. Akbiatnya tidak ada partai politik yang berani bertahan sebagai oposisi dan menjauh dari kekuasaan.
Bahkan PDIP yang menyatakan diri oposisi pada pemerintahan SBY yang lalu, punya catatan menempatkan elitenya sebagai ketua komisi yang dianggap basah. Kasus uang Departemen Kelautan adalah contoh bagaimana uang negara mengalir ke sejumlah partai. Dan ketika akan menjadi kartu yang dapat menjatuhkan elite politik maka terjadi kompromi dan diredam di antara elite politik pula, SBY dan Amien Rais bersalaman di Halim dan sepakat untuk tidak saling menjatuhkan. Termasuk Akbar Tanjung dengan kasus Bulog-nya yang kemudian divonis bebas.
Untuk kehidupan politik, perilaku kartel politik semacam ini tentu saja merugikan. Praktek ini membawa politik ke level yang sangat permukaan dan artifisial. Tidak ada lagi perihal yang bersifat prinsipil. Politik dengan mudahnya digeser dari perdebatan mendalam akan kesejahteraan publik kepada tawar-menawar kekuasaan. Kemungkinan lebih menakutkan adalah kepentingan publik pada akhirnya dapat dibeli.
Argumen politik yang cerdas dan debat yang sehat hilang tergantikan oleh uang dan kekuasaan. Tidak ada jaminan bahwa kehendak publik yang dititipkan kepada partai politik lewat hak pilih oleh rakyat akan direalisasikan. Ada keterputusan mandat dari para pemilih.
Sikap politik pragmatis dan mayoritasnya partai koalisi pendukung SBY di legislatif merupakan kondisi yang mencemaskan dalam politik kontemporer Indonesia ke depannya. Analisis yang dilakukan oleh Hendrik Boli Tobi (P2D) menunjukkan bahwa kondisi tersebut memusatkan kekuasaan pada Presiden SBY. Hampir bisa dipastikan kekuasaan SBY akan hadir tanpa koreksi, dan kekuasaan tanpa koreksi tentu saja rentan untuk menyimpang. Ada nuansa SBY mencoba menghadirkan kehendak dirinya dalam pemilihan ketua umum Golkar, dan juga ada kehendak dari partai politik untuk terlihat sejalan dengan garis politik SBY. Hasilnya Aburizal Bakrie yang dikenal sejalan dengan SBY terpilih menjadi ketua umum. Sama halnya dengan PDI-P, Taufiq Kiemas yang dikenal sangat punya pengaruh di dalam partai didaulat duduk sebagai Ketua Umum MPR. Indikasi lainnya dari politik SBY adalah menentukan ketua DPRD di mana Partai Demokrat menguasai mayoritas. Kalau ini terjadi maka lengkaplah jangkauan kekuasaan SBY di pusat dan daerah.
Selain memaksimalkan kekuasaan ditangannya, tendensi lainnya adalah politik dinasti. Seperti diketahui beberapa Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, Panglima Kostrad Jendral Erwin Sudjono, Danjen Kopasus Mayjen Pramono Edie Wibowo dan Dirut BNI memiliki kekerabatan dengan SBY. Kedua anaknya pun sudah dipersiapkan untuk menjadi tokoh politik di masa mendatang. Bibit nepotisme seperti ini wajar jika jauh-jauh hari harus terus menerus diingatkan. Kekuasaan yang tanpa koreksi dan kehendak untuk memajukan handai-tolan sangat berpotensi memunculkan konflik kepentingan.
Bagi sebagian orang kecenderungan semacam ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena ukuran-ukurannya adalah konstitusi. Selama tindak-tanduk politik tidak melanggar konstitusi maka tidak lah perlu dipermasalahkan. Jika melanggar, serta merta hukum akan menjatuhkan keberadaannya. Korupsi (baca: suap) masih menjadi kebiasaan dalam lini birokrasi di Indonesia, termasuk wilayah pengadilan.
Studi Ambardi menyimpulkan bahwa kartel politik menemukan ruang geraknya karena banyaknya wilayah abu-abu dalam politik. Dengan demikian, argumen di atas terasa naif dan tidak bersentuhan dengan realitas politik Indonesia. Kekuasaan yang mutlak, pengadilan yang korup dan hukum yang multiinterpretasi merupakan kondisi cukup agar kekuasaan menjadi absolut.
Ongkos Politik dan Gerakan Anti Korupsi.
Beberapa solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan menurunkan ongkos politik. Jika durasi tayang atau ongkos memasang iklan di TV dan radio dibatasi atau dibuat murah, maka biaya politik modern yang sangat mengandalkan efek media bisa diturunkan. Lalu, aturan-aturan hukum juga perlu diperjelas, wilayah abu-abu mengenai pemberian uang “terimakasih” dan pembuktian hukum jika ada menteri atau pejabat negara yang “diperas” harus dapat perlu dioperasionalkan.
Terakhir adalah penguatan KPK. Besar dugaan bahwa tawar menawar posisi menteri dengan partai politik dengan harapan si menteri akan menjadi “kasir” bagi kelompoknya. Jika KPK berkerja maksimal maka intensi menyelewengkan uang negara untuk kepentingan kelompok dapat ditiadakan.
Dengan demikian, akibat transaksi politik tidak sampai merugikan kepentingan publik. Alternatif lainnya, yang lebih bersifat harapan adalah mengisi ruang publik dengan suara kritis. Jika percaya pidato politik SBY adalah kehendak politiknya: meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memberantas korupsi, maka ada setitik virtue dalam pribadinya.
Oleh karenanya suara berbeda dan kritis diharapkan yang bisa menggugah karakter virtue SBY di saat kebijakannya tidak pro terhadap kepentingan publik. Suara dan aktivitas organisasi masyarakat publik (civil society organization) di ruang diskusi dan opini intelektual publik di media massa adalah upaya yang masih bisa dilakukan ketika sistem formal terkooptasi.
Kalaupun tidak pada diri SBY, kita berharap ada individu-individu yang duduk di legislatif yang tergugah nuraninya dan berani bersuara berbeda jika kekuasaan mulai menyimpang dari tujuan memajukan kesejahteraan umum.
Presiden Iran untuk ummat
Presiden Iran saat ini: Mahmoud Ahmadinejad, ketika di wawancara oleh TV Fox (AS) soal kehidupan pribadinya:
Berikut adalah gambaran Ahmadinejad yang belum tentu orang ketahui, dan pastiyang membuat orang ternganga dan terheran-heran :
1. Saat pertama kali menduduki kantor kepresidenan Ia menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang sangat tinggi nilainya itu kepada masjid-masjid di Teheran dan menggantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan.
2. Ia mengamati bahwa ada ruangan yang sangat besar untuk menerima dan menghormati tamu VIP, lalu ia memerintahkan untuk menutup ruang tersebut dan menanyakan pada protokoler untuk menggantinya dengan ruangan biasa dengan 2 kursi kayu, meski sederhana tetap terlihat impresive.
3. Di banyak kesempatan ia bercengkerama dengan petugas kebersihan di sekitar rumah dan kantor kepresidenannya.
4. Di bawah kepemimpinannya, saat ia meminta menteri-menterinya untuk datang kepadanya dan menteri-menteri tsb akan menerima sebuah dokumen yang ditandatangani yang berisikan arahan-arahan darinya, arahan tersebut terutama sekali menekankan para menteri-menterinya untuk tetap hidup sederhana dan disebutkan bahwa rekening pribadi maupun kerabat dekatnya akan diawasi, sehingga pada saat menteri-menteri tsb berakhir masa jabatannya dapat meninggalkan kantornya dengan kepala tegak.
5. Langkah pertamanya adalah ia mengumumkan kekayaan dan propertinya yang terdiri dari Peugeot 504 tahun 1977, sebuah rumah sederhana warisan ayahnya 40 tahun yang lalu di sebuah daerah kumuh di Teheran. Rekening banknya bersaldo minimum, dan satu-satunya uang masuk adalah uang gaji bulanannya.
6. Gajinya sebagai dosen di sebuah universitas hanya senilai US$ 250.
7. Sebagai tambahan informasi, Presiden masih tinggal di rumahnya. Hanya itulah yang dimilikinya seorang presiden dari negara yang penting baik secara strategis, ekonomis, politis, belum lagi secara minyak dan pertahanan. Bahkan ia tidak mengambil gajinya, alasannya adalah bahwa semua kesejahteraan adalah milik negara dan ia bertugas untuk menjaganya.
8. Satu hal yang membuat kagum staf kepresidenan adalah tas yang selalu dibawa sang presiden tiap hari selalu berisikan sarapan; roti isi atau roti keju yang disiapkan istrinya dan memakannya dengan gembira, ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan yang dikhususkan untuk presiden.
9. Hal lain yang ia ubah adalah kebijakan Pesawat Terbang Kepresidenan, ia mengubahnya menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghemat pajak masyarakat dan untuk dirinya, ia meminta terbang dengan pesawat terbang biasa dengan kelas ekonomi.
10. Ia kerap mengadakan rapat dengan menteri2 nya untuk mendapatkan info tentang kegiatan dan efisiensi yang sdh dilakukan, dan ia memotong protokoler istana sehingga menteri2 nya dapat masuk langsung ke ruangannya tanpa ada hambatan. Ia juga menghentikan kebiasaan upacara2 seperti karpet merah, sesi foto, atau publikasi pribadi, atau hal2 spt itu saat mengunjungi berbagai tempat di negaranya.
11. Saat harus menginap di hotel, ia meminta diberikan kamar tanpa tempat tidur yg tidak terlalu besar karena ia tidak suka tidur di atas kasur, tetapi lebih suka tidur di lantai beralaskan karpet dan selimut. Apakah perilaku tersebut merendahkan posisi presiden? Presiden Iran tidur di ruang tamu rumahnya sesudah lepas dari pengawal2nya yg selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Menurut koran Wifaq, foto2 yg diambil oleh adiknya tersebut, kemudian dipublikasikan oleh media masa di seluruh dunia, termasuk amerika.
12. Sepanjang sholat, anda dapat melihat bahwa ia tidak duduk di baris paling muka
13. Bahkan ketika suara azan berkumandang, ia langsung mengerjakan sholat dimanapun ia berada meskipun hanya beralaskan karpet biasa
14. baru-baru ini dia baru saja mempunyai Hajatan Besar Yaitu Menikahkan Puteranya. Tapi pernikahan putra Presiden ini hanya layaknya pernikahan kaum Buruh.
sebegitu sederhanakah dia?
Berikut adalah gambaran Ahmadinejad yang belum tentu orang ketahui, dan pastiyang membuat orang ternganga dan terheran-heran :
1. Saat pertama kali menduduki kantor kepresidenan Ia menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang sangat tinggi nilainya itu kepada masjid-masjid di Teheran dan menggantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan.
2. Ia mengamati bahwa ada ruangan yang sangat besar untuk menerima dan menghormati tamu VIP, lalu ia memerintahkan untuk menutup ruang tersebut dan menanyakan pada protokoler untuk menggantinya dengan ruangan biasa dengan 2 kursi kayu, meski sederhana tetap terlihat impresive.
3. Di banyak kesempatan ia bercengkerama dengan petugas kebersihan di sekitar rumah dan kantor kepresidenannya.
4. Di bawah kepemimpinannya, saat ia meminta menteri-menterinya untuk datang kepadanya dan menteri-menteri tsb akan menerima sebuah dokumen yang ditandatangani yang berisikan arahan-arahan darinya, arahan tersebut terutama sekali menekankan para menteri-menterinya untuk tetap hidup sederhana dan disebutkan bahwa rekening pribadi maupun kerabat dekatnya akan diawasi, sehingga pada saat menteri-menteri tsb berakhir masa jabatannya dapat meninggalkan kantornya dengan kepala tegak.
5. Langkah pertamanya adalah ia mengumumkan kekayaan dan propertinya yang terdiri dari Peugeot 504 tahun 1977, sebuah rumah sederhana warisan ayahnya 40 tahun yang lalu di sebuah daerah kumuh di Teheran. Rekening banknya bersaldo minimum, dan satu-satunya uang masuk adalah uang gaji bulanannya.
6. Gajinya sebagai dosen di sebuah universitas hanya senilai US$ 250.
7. Sebagai tambahan informasi, Presiden masih tinggal di rumahnya. Hanya itulah yang dimilikinya seorang presiden dari negara yang penting baik secara strategis, ekonomis, politis, belum lagi secara minyak dan pertahanan. Bahkan ia tidak mengambil gajinya, alasannya adalah bahwa semua kesejahteraan adalah milik negara dan ia bertugas untuk menjaganya.
8. Satu hal yang membuat kagum staf kepresidenan adalah tas yang selalu dibawa sang presiden tiap hari selalu berisikan sarapan; roti isi atau roti keju yang disiapkan istrinya dan memakannya dengan gembira, ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan yang dikhususkan untuk presiden.
9. Hal lain yang ia ubah adalah kebijakan Pesawat Terbang Kepresidenan, ia mengubahnya menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghemat pajak masyarakat dan untuk dirinya, ia meminta terbang dengan pesawat terbang biasa dengan kelas ekonomi.
10. Ia kerap mengadakan rapat dengan menteri2 nya untuk mendapatkan info tentang kegiatan dan efisiensi yang sdh dilakukan, dan ia memotong protokoler istana sehingga menteri2 nya dapat masuk langsung ke ruangannya tanpa ada hambatan. Ia juga menghentikan kebiasaan upacara2 seperti karpet merah, sesi foto, atau publikasi pribadi, atau hal2 spt itu saat mengunjungi berbagai tempat di negaranya.
11. Saat harus menginap di hotel, ia meminta diberikan kamar tanpa tempat tidur yg tidak terlalu besar karena ia tidak suka tidur di atas kasur, tetapi lebih suka tidur di lantai beralaskan karpet dan selimut. Apakah perilaku tersebut merendahkan posisi presiden? Presiden Iran tidur di ruang tamu rumahnya sesudah lepas dari pengawal2nya yg selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Menurut koran Wifaq, foto2 yg diambil oleh adiknya tersebut, kemudian dipublikasikan oleh media masa di seluruh dunia, termasuk amerika.
12. Sepanjang sholat, anda dapat melihat bahwa ia tidak duduk di baris paling muka
13. Bahkan ketika suara azan berkumandang, ia langsung mengerjakan sholat dimanapun ia berada meskipun hanya beralaskan karpet biasa
14. baru-baru ini dia baru saja mempunyai Hajatan Besar Yaitu Menikahkan Puteranya. Tapi pernikahan putra Presiden ini hanya layaknya pernikahan kaum Buruh.
sebegitu sederhanakah dia?
Golkar Geser Harry Azhar azzis
VIVAnews - Harry Azhar Azis mengaku kaget ketika mengetahui dirinya digeser dari posisinya selaku Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Awalnya, saya juga kaget waktu diberi tahu," ujar Harry di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ia mengakui, sudah diberi tahu fraksinya sejak minggu lalu sekitar tanggal 9 Juli, meskipun surat keputusannya baru turun pada tanggal 14 Juli 2010.
Tidak lagi menjadi Ketua Banggar bukan berarti Harry kehilangan posisi strategis, karena Fraksi Golkar kini menempatkannya sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR (bidang keuangan dan perbankan).
Harry rupanya bertukar posisi dengan Melchias Markus Mekeng. Mekeng yang semula menjadi Wakil Ketua Komisi XI, kini ditunjuk Golkar untuk menggantikan posisi Harry sebagai Ketua Banggar.
"Ini rotasi biasa. Domain penunjukkan kan ada di partai. Jadi yang menentukan ya partai. Prajurit tentu menjalankan tugas," kata Mekeng.
Ia membantah bahwa rotasi antara dirinya dan Harry dilakukan secara mendadak. "Terkesan mendadak hanya karena sebelumnya tidak pernah ada rotasi semacam ini," ujar Mekeng.
Hal senada dikemukakan Harry. "Pokoknya ini sudah menjadi keputusan partai. Saya kader yang loyal, jadi tentu saya mengikuti apapun perintah partai," tutur Harry.
Harry menambahkan, alasan partai merotasi dirinya dan Mekeng adalah agar ia bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan terkait sistem keuangan yang menjadi bahan kajian Komisi XI.
"Mungkin juga partai mempunyai strategi perjuangan dan pengembangan khusus di bawah Pak Mekeng," tutur Harry.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa rotasi posisi dilakukan untuk kesinambungan.
"Harry lebih tepat melakukan pengawasan terhadap pemerintah sehingga ia cocok memimpin Komisi XI, sedangkan Mekeng lebih sesuai mengurusi hal detil seperti budgeting sehingga ia cocok memimpin Banggar," ujar Setya. Serah terima jabatan sendiri sudah dilakukan pagi tadi.
Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komaruddin menambahkan, Harry cocok menjabat di Komisi XI karena ia mendalami soal makro ekonomi, sedangkan Mekeng cocok menjabat di Badan Anggaran karena ia mendalami soal mikro ekonomi dan berpengalaman sebagai praktisi. "Jadi, ini soal kesesuaian saja," ujarnya.
Ia menambahkan, kinerja Harry selama ini di Badan Anggaran sangat bagus. Oleh karena itu, Mekeng diharapkan dapat melanjutkan kinerja yang telah baik itu. "Mekeng nanti akan kita evaluasi juga. Jadi, sama sekali tidak ada konflik internal atau udang di balik batu yang mendasari rotasi Harry-Mekeng ini," tutur Ade.
• VIVAnews
"Awalnya, saya juga kaget waktu diberi tahu," ujar Harry di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Ia mengakui, sudah diberi tahu fraksinya sejak minggu lalu sekitar tanggal 9 Juli, meskipun surat keputusannya baru turun pada tanggal 14 Juli 2010.
Tidak lagi menjadi Ketua Banggar bukan berarti Harry kehilangan posisi strategis, karena Fraksi Golkar kini menempatkannya sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR (bidang keuangan dan perbankan).
Harry rupanya bertukar posisi dengan Melchias Markus Mekeng. Mekeng yang semula menjadi Wakil Ketua Komisi XI, kini ditunjuk Golkar untuk menggantikan posisi Harry sebagai Ketua Banggar.
"Ini rotasi biasa. Domain penunjukkan kan ada di partai. Jadi yang menentukan ya partai. Prajurit tentu menjalankan tugas," kata Mekeng.
Ia membantah bahwa rotasi antara dirinya dan Harry dilakukan secara mendadak. "Terkesan mendadak hanya karena sebelumnya tidak pernah ada rotasi semacam ini," ujar Mekeng.
Hal senada dikemukakan Harry. "Pokoknya ini sudah menjadi keputusan partai. Saya kader yang loyal, jadi tentu saya mengikuti apapun perintah partai," tutur Harry.
Harry menambahkan, alasan partai merotasi dirinya dan Mekeng adalah agar ia bisa lebih fokus menyelesaikan persoalan terkait sistem keuangan yang menjadi bahan kajian Komisi XI.
"Mungkin juga partai mempunyai strategi perjuangan dan pengembangan khusus di bawah Pak Mekeng," tutur Harry.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa rotasi posisi dilakukan untuk kesinambungan.
"Harry lebih tepat melakukan pengawasan terhadap pemerintah sehingga ia cocok memimpin Komisi XI, sedangkan Mekeng lebih sesuai mengurusi hal detil seperti budgeting sehingga ia cocok memimpin Banggar," ujar Setya. Serah terima jabatan sendiri sudah dilakukan pagi tadi.
Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komaruddin menambahkan, Harry cocok menjabat di Komisi XI karena ia mendalami soal makro ekonomi, sedangkan Mekeng cocok menjabat di Badan Anggaran karena ia mendalami soal mikro ekonomi dan berpengalaman sebagai praktisi. "Jadi, ini soal kesesuaian saja," ujarnya.
Ia menambahkan, kinerja Harry selama ini di Badan Anggaran sangat bagus. Oleh karena itu, Mekeng diharapkan dapat melanjutkan kinerja yang telah baik itu. "Mekeng nanti akan kita evaluasi juga. Jadi, sama sekali tidak ada konflik internal atau udang di balik batu yang mendasari rotasi Harry-Mekeng ini," tutur Ade.
• VIVAnews
Yusril 'enggan' Jawab Penyidik
VIVAnews - Meski Yusril Ihza Mahendra menyerang balik kejaksaan dengan menuding Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung ilegal dan melaporkan tiga pejabat kejaksaan, kejaksaan masih menilai mantan menteri kehakiman era Gus Dur itu kooperatif.
"Dia kooperatif, dia datang, tidak jawab itu hak dia," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung, Senin 19 Juli 2010.
Hendarman menuturkan, tidak menjawab pertanyaan penyidik tidak sertamerta seseorang dinyatakan tidak kooperatif.
Hendarman juga membantah, kasus Sisminbakum direkayasa oleh oknum jaksa. "Itukan baru omongan Pak Yusril. Sudah diajukan ke pengadilan kok rekayasa bagaimana," kata dia.
Selanjutnya, Hendarman meminta Yusril untuk bersedia memberikan keterangan. "Rekayasanya itu di mana?" kata dia.
Hendarman menambahkan, apabila Yusril tidak memberi keterangan, hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri. (hs)
• VIVAnews
"Dia kooperatif, dia datang, tidak jawab itu hak dia," kata Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kejaksaan Agung, Senin 19 Juli 2010.
Hendarman menuturkan, tidak menjawab pertanyaan penyidik tidak sertamerta seseorang dinyatakan tidak kooperatif.
Hendarman juga membantah, kasus Sisminbakum direkayasa oleh oknum jaksa. "Itukan baru omongan Pak Yusril. Sudah diajukan ke pengadilan kok rekayasa bagaimana," kata dia.
Selanjutnya, Hendarman meminta Yusril untuk bersedia memberikan keterangan. "Rekayasanya itu di mana?" kata dia.
Hendarman menambahkan, apabila Yusril tidak memberi keterangan, hal tersebut akan merugikan dirinya sendiri. (hs)
• VIVAnews
Otak yang Terbelah Dua
Otak yang Terbelah Dua
Merry Wahyuningsih
Otak manusia terbelah dalam dua bagian. Kedua belahan otak bertanggung jawab silang, maksudnya belahan otak kanan bertanggung jawab terhadap tubuh bagian kiri dan sebaliknya.Hal ini berarti bila otak kanan seseorang lebih dominan, maka orang tersebut cenderung menjadi kidal atau aktif dengan bagian tubuh kiri. Kedua belahan otak sangat identik tapi berbeda fungsi. Masing-masing otak berperilaku berbeda.Otak adalah organ tubuh yang paling vital dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika manusia diibaratkan sebuah komputer, otak adalah prosesornya.Otak manusia terdiri lebih dari 100 miliar saraf yang masing-masing terkait dengan 10 ribu saraf lain. Otak adalah organ tubuh vital yang merupakan pusat pengendali sistem saraf pusat.Otak manusia terbagi menjadi dua dan dibatasi oleh celah longitudinal. Celah longitudinal disebut juga dengan celah great longitudinal atau celah longitudinal cerebral merupakan alur dalam yang memisahkan kedua belahan otak manusia.Ada keuntungan manusia memiliki otak yang terintegrasi. Dengan dua permukaan permukaan menjadi lebih luas, yang memungkinkan untuk pertumbuhan dan pendinginan. Dengan dengan dua belahan, otak menjadi memiliki fungsi masing-masing.Otak belahan kiri dan belahan kanan memiliki fungsi masing-masing. Seperti dilansir dari Buzzle, Senin (7/6/2010), berikut fungsi masing-masing belahan otak:
Otak belahan kiriOtak kiri dicirikan dengan karakteristik yang berhubungan dengan kemampuan analisis, logis, urutan, objektif dan rasional. Dengan karakterisitik ini, orang yang dominan menggunakan otak kiri cenderung memiliki pendekatan rasional terhadap kehidupan.Orang yang dominan otak kiri akan lebih tertarik dengan angka, kata-kata atau simbol. Dengan cara berpikirnya yang logis dan rasional, individu dengan dominansi otak kiri cenderung melakukan kemampuan analisa dengan baik. Misalnya dalam bidang teknik atau akutansi.Orang dengan dominasi otak kiri berpengalaman dalam perencanaan, dan orang ini jarang sekali melakukan persiapan di saat-saat terakhir.
Otak belahan kananDi sisi lain, karakteristik yang terkait dengan otak kanan adalah intuitif, acak, subjektif, holistik (secara menyeluruh) dan sintesis. Dengan karakteristik ini, orang yang dominan dengan otak kanan cenderung lebih kreatif ketimbang orang yang dominan otak kiri.Kenyataan bahwa orang dengan dominansi otak kanan lebih cenderung menyukai aspek visual, sehingga orang-orang tersebut jarang menanggapi masalah secara rinci.Individu dengan dominansi otak kanan cenderung lebih kreatif dan intuitif, baik di bidang seni yang kreatif, maupun di bidang-bidang lainnya. Individu tersebut memiliki waktu yang tepat untuk memprioritaskan hal-hal yang sulit, karena sebagian besar keputusan yang dibuat pada saat terakhir.Jika dua individu diberikan beberapa kasus, satu dengan dominansi otak kanan dan yang lainnya dengan dominansi otak kiri, orang dengan dominansi otak kanan akan mulai bekerja tanpa melalui manual instruksi. Sedangkan individu dengan dominansi otak kiri akan melakukannya melalui manual, memahami konsep, baru kemudian menangani kasus tersebut. (mer/ir)
Merry Wahyuningsih
Otak manusia terbelah dalam dua bagian. Kedua belahan otak bertanggung jawab silang, maksudnya belahan otak kanan bertanggung jawab terhadap tubuh bagian kiri dan sebaliknya.Hal ini berarti bila otak kanan seseorang lebih dominan, maka orang tersebut cenderung menjadi kidal atau aktif dengan bagian tubuh kiri. Kedua belahan otak sangat identik tapi berbeda fungsi. Masing-masing otak berperilaku berbeda.Otak adalah organ tubuh yang paling vital dan penting bagi kelangsungan hidup manusia. Jika manusia diibaratkan sebuah komputer, otak adalah prosesornya.Otak manusia terdiri lebih dari 100 miliar saraf yang masing-masing terkait dengan 10 ribu saraf lain. Otak adalah organ tubuh vital yang merupakan pusat pengendali sistem saraf pusat.Otak manusia terbagi menjadi dua dan dibatasi oleh celah longitudinal. Celah longitudinal disebut juga dengan celah great longitudinal atau celah longitudinal cerebral merupakan alur dalam yang memisahkan kedua belahan otak manusia.Ada keuntungan manusia memiliki otak yang terintegrasi. Dengan dua permukaan permukaan menjadi lebih luas, yang memungkinkan untuk pertumbuhan dan pendinginan. Dengan dengan dua belahan, otak menjadi memiliki fungsi masing-masing.Otak belahan kiri dan belahan kanan memiliki fungsi masing-masing. Seperti dilansir dari Buzzle, Senin (7/6/2010), berikut fungsi masing-masing belahan otak:
Otak belahan kiriOtak kiri dicirikan dengan karakteristik yang berhubungan dengan kemampuan analisis, logis, urutan, objektif dan rasional. Dengan karakterisitik ini, orang yang dominan menggunakan otak kiri cenderung memiliki pendekatan rasional terhadap kehidupan.Orang yang dominan otak kiri akan lebih tertarik dengan angka, kata-kata atau simbol. Dengan cara berpikirnya yang logis dan rasional, individu dengan dominansi otak kiri cenderung melakukan kemampuan analisa dengan baik. Misalnya dalam bidang teknik atau akutansi.Orang dengan dominasi otak kiri berpengalaman dalam perencanaan, dan orang ini jarang sekali melakukan persiapan di saat-saat terakhir.
Otak belahan kananDi sisi lain, karakteristik yang terkait dengan otak kanan adalah intuitif, acak, subjektif, holistik (secara menyeluruh) dan sintesis. Dengan karakteristik ini, orang yang dominan dengan otak kanan cenderung lebih kreatif ketimbang orang yang dominan otak kiri.Kenyataan bahwa orang dengan dominansi otak kanan lebih cenderung menyukai aspek visual, sehingga orang-orang tersebut jarang menanggapi masalah secara rinci.Individu dengan dominansi otak kanan cenderung lebih kreatif dan intuitif, baik di bidang seni yang kreatif, maupun di bidang-bidang lainnya. Individu tersebut memiliki waktu yang tepat untuk memprioritaskan hal-hal yang sulit, karena sebagian besar keputusan yang dibuat pada saat terakhir.Jika dua individu diberikan beberapa kasus, satu dengan dominansi otak kanan dan yang lainnya dengan dominansi otak kiri, orang dengan dominansi otak kanan akan mulai bekerja tanpa melalui manual instruksi. Sedangkan individu dengan dominansi otak kiri akan melakukannya melalui manual, memahami konsep, baru kemudian menangani kasus tersebut. (mer/ir)
Joni Sandra : Memo Untuk Walikota Tanjungpinang
Memo Untuk Walikota Tanjungpinang
Oleh : Joni Sandra
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji
( UMRAH ) Tanjungpinang
Memo itu karena walikota sangat-sangat sulit ditemui apalagi beramahtamah, disini penulis menggarisbawahi bahwasanya pemerintah belum mampu serius mengurus rakyat. Mulai dari krisis listrik, krisis air, krisis moral, krisis pendidikan, krisis politik, krisis ekonomi (sembako tidak stabil) terus menerus menumpuk di ibukota provinsi kepri yaitu kota tanjungpinang, kita tahu bahwa saat kampanye mereka menggebu-gebu akan memperjuangkan hak rakyat dan APBD itu hak rakyat kata mereka, namun setelah duduk empuk dan telah capek berjanji, mereka dengan mudah mengatakan itukan janji politis bisa iya bisa tidak. Ironisnya sudah dua periode memimpin tanjungpinang belum mampu menunjukkan pogram andalan yang bisa di teladani oleh rakyat, namun ironisnya walikota masih mampu berpuitis untuk rakyatnya.
Aksi massa rakyat bersama elemen organisasi mahasiswa dan pemuda pada 11 januari 2010 lalu yang terulang beberapa kali menerobos kebobrokan managemen PLN Cabang Tanjungpinang, yang dinilai tidak mampu mengatasi krisis listrik dan merasa dirinya (PLN) terpojokkan dan kita ketahui bahwa setiap keputusan harus melalui kebijakan PLN wilayah pekanbaru. Sempat juga sang walikota ikut hadir dalam demo, agar dinilai telah berjuang dan ‘tinggi’ kepeduliannya untuk kebutuhan rakyat, ironisnya bisa dikatakan adakah pemerintah kota tanjungpinang serius mengurus rakyat? Tanyakan pada walikota dan rakyat yang merasa kebijakan apa yang telah srikandi itu buat. Bila benar telah serius mengurus rakyat kenapa harus terjadi krisis dan krisis, bukankah ini kewenangan pemerintah dalam merumuskan public policy (kebijakan publik) yang memihak rakyat atau tidak. Dampak aksi ribuan massa ke PLN itu dinilai membuahkan hasil karena melakukan pressure secara terus menerus agar solusi yang ditawarkan tidak sekedar janji. Dampak aksi itu bisa dirasakan rakyat byarpet PLN tidak berkepanjangan, walaupun masih ramai yang berkeluh kesah akan pelayanan PLN.
Demokrasi itu ‘biang kerok’ policy
Demokrasi untuk politik bagi penulis sederhananya bisa diartikan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan infrastruktur dan suprastruktur kehidupan rakyat, ironisnya langkah itu dijadikan biang kerok menjadikan rakyat semakin termarginalkan lewat public policy non populis dan terkesan otoriterisme.
Demokrasi yang diidentifikasi sebagai proses kepemihakkan kepada mayoritas dan pemberian keadilan terhadap minoritas yang diletakkan sebagai suatu sistem pemerintahan dan secara terus-menerus diupayakan implementasinya oleh segenap komponen bangsa ini, pada tahap awalnya dilandasi oleh sebuah realitas atas pluralitas bangsa Indonesia itu sendiri untuk secara bersama-sama mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Itulah yang menjadi tujuan bangsa Indonesia setelah merdeka
Pasca aksi itu seharusnya kita bisa berpikir cerdas dan arif sesuai dengan motto kota tanjungpinang ‘jujur bertutur, bijak bertindak’, patut rakyat mempertanyakan sudah mampukah decision maker dan pelaksananya berpikir dan bertindak demikian dalam public policy-nya yang dijabarkan dalam public service yang selama ini nilainya dipenuhi filosofis dan tebar pesona seorang pemimpin dan tidak sekedar hiasan pin motto didada para pegawainya. Lainnya lagi berbagai study ‘tour’ banding keluar daerah anggota DPRD Tanjungpinang untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan Peraturan Daerah yang mereka anggap baik, namun belum tentu baik menurut rakyat, dan rakyat tanjungpinang Cuma mampu berceloteh dikedai kopi tiap paginya melihat ulah nakal decision maker’s yang telah mereka pilih beberapa tahun lalu. Program study banding itu yang bisa kita nilai tanpa memperdulikan multiefek dari pemubaziran uang rakyat itu, yang alasannya sudah diagendakan dalam buku harian setiap aggota dewan dan diplotkan biayanya dalam APBD yang merupakan mayoritas hak rakyat, namun apa yang terjadi, kesempatan itu datang tak kedua kali dalam benak mereka. decision maker saja tidak mampu menjelaskan kepada rakyat, apatah lagi kita rakyat yang tidak dilayani bila meminta pertanggungjawaban jabatannya, nyatanya APBD tiap tahunnya tidak bisa dipegang rakyat, bagaimana rakyat berperan sebagai pengawas jalannya pembangunan bila masih dirasuki pembohongan publik atau mereka berpikir telah mampu membodohi rakyat,why?
Menelaah krisis air dan krisis listrik yang merupakan hak dasar rakyat yang telah diurus dalam UUD 1945 namun, diabaikan pemerintah dalam setiap rumusan public policy-nya, yang penting bagi mereka politik dan politik KKN. Kita sangat menyayangkan sikap pemko tanjungpinang tidak bertanggungjawab akan penjualan air lori ke masyarakat, menurut mereka (dinas kesehatan Tanjungpinang) dan beralasan pengusaha lori air tidak menerima bila diperiksa secara medis, dan air yang dijual bebas ke masyarakat telah berlangsung lama. Bagaimana pula dengan penjualan air isi ulang (air gallon) dan rakyat patut mencurigai kadar kesehatan sumber air yang diambil, lagi dan lagi menguntungkan pengusaha dan itu tentunya merugikan kesehatan rakyat yang akhirnya rakyat jadi korban. Dikemanakan hati nurani mereka Mulai dari Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, LPPOM, MUI, pengusaha dan lainnya ketika rakyat butuh perlindungan, butuh pengayoman, butuh public policy yang tidak sekedar live service belaka?. Mereka hanya mampu tegas dengan rakyat ‘lemah’ kecil yang tidak mampu mengkritisi kinerja mereka naïf atau benar, namun mereka lupa sejenak integritas kepemimpinan akan dituntut bila sudah dilahap cacing. Tolong jelaskan secara tegas kepada rakyatmu bila amanah politik itu sesungguhnya pengabdian untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan/atau sebalikna?
Tenaga listrik dijual bebas
Lainnya lagi Kita ketahui bersama developer/pengusaha sepertinya mendapat hak istimewa mengenai kebutuhan listrik dari Negara (PLN) yang tentunya pemerintah tahu itu, walaupun mereka beralasan memiliki persediaan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Namun sangat di sayangkan rakyat di bodohi oleh live service kebijakan yang sangat rapi dan terorganisir dengan baik oleh mereka. Substansi permasalahan krisis listrik bukan tidak cukup, namun PLN yang beralasan sesuai dengan peraturannya ada hak istimewa menjual listrik ke swasta/pengusaha. Sangat di sayangkan Listrik yang merupakan hak dasar rakyat di jual bebas oleh swasta pada rakyat dengan harga yang tinggi, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah bersekongkol merapikan kebijakan itu. Buktinya ruko komplek bintan center km.9 menjual listrik dengan bebasnya pada pengguna (rakyat) dengan harga jual Rp 200.000,- Rp 250.000,- per bulannya sesuai dengan ampere yang digunakan. Rakyat yang butuh listrik tunduk dan patuh pada ketentuan itu, sementara pemerintah kita tutup telinga, tutup mata, tutup mulut pada kebijakan swasta yang tentunya merugikan public (rakyat) dan bisa jadi menguntungkan live service yang pemerintah buat agar terlihat dan di nilai elegan yang tercermin dalam APBD tiap tahunnya. Tidak menutup kemungkinan bisa jadi hal ini juga terjadi di daerah perumnas dan daerah lainnya yang tentunya ada PLN Cabang ataupun ranting.
Artinya apa, sumpah jabatan yang pernah diucapkan saat mau menduduki secara sah jabatan dan/atau kursi kekuasaan lima tahunan itu merupakan penjabaran sumpah rakyat yang menghendaki pemimpin/pengurus negeri yang jujur, adil, amanah, al-amin, integritas, berjuang, bekerja, bertanggungjawab. Bila benar-benar dan sungguh-sungguh pemerintah mengurus rakyat, maka tidak akan pernah terjadi ketimpangan public policy saat perumusannya. Hingga detik ini (tulisan ini ditulis) masih adanya keluhan desicion maker agar diikuti rakyat akan kurangnya energy listrik, kurang sumber air bersih, kemiskinan, pengangguran, tindakan kriminal, tindakan amoral, dan itu terjadi karena negeri ini krisis kepemimpinan yang progressif, revolusioner, visioner dan berpegang teguh pada integritas kepemimpinan.
Untuk itu bila benar kepemimpinan itu pengabdian dan amanah, maka tunjukkan pada rakyatmu bahwa dalam kepemimpinan mu serius mengurus rakyatmu, bukan menjadi Lintah Kekuasaan yang melukai amanah rakyat. Lebih jelasnya tanyakan saja langsung ke walikota tanjungpinang (itu pun bila mudah ditemui), jujur saja sangat sulit bertemu pemimpin rakyat itu, ibarat dewa saja, namun sangat disayangkan ½ dewa saja tidak, Pada intinya walikotaku bermain-main dengan amanah rakyat,maaf.
Sekian.
Email aja kritik dan saran nya : jonkepri@ymail.com
Langganan:
Postingan (Atom)