Disayangkan Sikap Dekan Fisip Umrah
Diposting oleh admin pada 12 November, 20117 Comments
Zamzami A Karim
Pemko Dinilai Berlebihan Tanggapi Survei
SUDAH sepekan terakhir hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan Publik (Puska-KP), Fisip Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah) Tanjungpinang menimbulkan reaksi keras dari Pemko Tanjungpinang dan polemik di internal Umrah sendiri. Kendati demikian, apapun hasil survei tersebut seharusnya dibuat survei tersendiri sebagai pengimbang kebenaran hasil survei sebelumnya.
”Survei itu lawannya dengan survei juga, bukan dengan reaksi berlebihan dari pemerintah,” terang tokoh akademisi Tanjungpinang, Zamzami A Karim, kepada koran ini kemarin.
Menurutnya, survei yang dilakukan oleh pusat kajian ini adalah jawaban terkini kondisi masyarakat Tanjungpinang, yang paling mendekati. Artinya, hampir seperti inilah kondisi masyarakat Tanjungpinang sekarang dan membutuhkan sentuhan perubahan dari pemerintah.
”Paling tidak dengan adanya survei ini, seluruh masyarakat dan unsur pemerintah mengetahui layanan dasar yang perlu mendapat perhatian,” ujar Zamzami yang menjadi salah satu tokoh berpengaruh di Kepri pilihan redaksi Tanjungpinang Pos ini.
Dari segi metode penelitian, kata Zamzami, tidak perlu berpikir terlalu jauh dan mempermasalahkannya. Lantaran yang namanya survei itu tetap membutuhkan sample secara acak untuk dimintai responnya.
”Kalau seluruh masyarakat dimintai tanggapan atau dijadikan responden, itu namanya bukan survei lagi tapi sudah sensus penduduk,” imbuhnya.
Tanggapan lainnya datang dari Ketua Umum Ikatan Lulusan Ilmu Sosial Ilmu Politik Indonesia (ILISIPI) Kepulauan Riau, Joni Sandra, menurutnya apa yang dilakukan Puska KP Fisip Umrah adalah satu upaya untuk membuka pola pikir publik akan pelayanan terhadap masyarakat, yang selama ini masih jauh dari harapan.
”Puska KP harus mempertahankan hasil survei ini, baik secara yuridis, empiris, dan moral berdasarkan hasil yang didapat itu,” ujarnya.
Bagi Joni, sangat disayangkan juga Dekan Fisip Umrah yang melepas tangan begitu saja dengan apa yang dilakukan lembaga resmi dibawahnya. Jangan sampai karena ketidaksiapan manajemen Fisip dalam mengembangkan kampusnya.
”Kalau bisa jangan lagi kampus mengorbankan mahasiswa dan dosennya, karena hanya dosen dan mahasiswanya berinovasi dalam mengembangkan fakultas dan universitas,” jelas Anggota Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia Kordinator Cabang (GMPI Korcab) Tanjungpinang ini.
Joni menyarankan agar pemerintah daerah lebih arif dan bijaksana menyikapi hasil tersebut. ”Ini terlalu nampak, bukan solusi dan evaluasi yang dilakukan pemerintah kota, tapi reaksi tanpa dasar,” tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Puska-KP Fisip Umrah menggelar survei kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang selama satu dasa warsa atau sepuluh tahun terakhir sejak menjadi kota otonom pada Oktober 2011 lalu.
Alhasil, satu poin tertinggi yang menjadi permasalahan di masyarakat adalah, tingginya ketidakpuasan masyarakat Tanjungpinang akan masalah kesehatan yang mencapai 64,66 persen ketidakpuasan masyarakat.
”Survei ini kami gelar semata-mata untuk menilai sepuluh tahun Tanjungpinang, kaitannya dengan segala pembangunan yang telah dilakukan, berikut kinerja pemerintah daerah,” ungkap Direktur utama Puska KP Fisip Umrah, Suradji SSos MSi.
Suradji yang saat itu didampingi tim peneliti menyampaikan, tujuan pelaksanaan survei ini sekadar ingin memberikan bahan evaluasi kepada pemerintah atas pencapaian kinerja selama ini. Apalagi, Tanjungpinang sendiri merupakan ibu kota Provinsi Kepri yang selayaknya menjadi lebih baik dari segela sisi, dibanding daerah lainnya.
”Ini sama sekali tidak ada maksud menyudutkan siapapun, kecuali hanya ingin menyampaikan kajian akademis dan ilmiah mengenai pandangan masyarakat Tanjungpinang terkini,” imbuhnya.
Survei ini, kata Suradji dilakukan selama empat hari mulai 11-14 Oktober lalu, dengan menggunakan metodelogi penelitian Multistage Random Sampling. Adapun jumlah responden sebanyak 400 orang, yang merupakan perwakilan dari masyarakat se-Tanjungpinang. Baik itu dari segi umur, kelompok sosial, ekonomi, suku, dan beberapa item lainnya.
Dari data yang dipaparkan tim survei Puska KP Fisip umrah, yang pertama adalah tingkat kepuasan pelayanan kesehatan dengan pilihan 64,66 tidak puas, 27,59 puas dan 7,76 tidak menjawab. Untuk tingkat kepuasan terhadap kebersihan ada 46,49 yang tidak puas, 45,61 puas dan sisanya 7,89 tidak menjawab.
Selain itu, di sisi kepuasan masyarakat akan penyediaan sarana infrastruktur ada 62,28 persen yang tidak puas, 32,46 yang puas dan 5,26 yang tidak menjawab. Sedangkan sektor kepuasan warga Tanjugpinang akan pendidikan ada 63,25 yang tidak puas, 30,77 puas dan sisanya 5,98 tidak memberikan jawaban.
Namun, meski didominasi oleh ketidakpuasan masyarakat akan kinerja pemerintah daerah, ternyata masyarakat juga masih menghargai kebijakan pelestarian budaya melayu oleh pemerintah. Ini terbukti dari 67,23 persen yang menyatakan puas, 23,53 tidak puas dan 9,24 tidak menjawab.
Saat dimintai tanggapannya sebagai salah satu akademisi Umrah, Oksep Adhayanto SE, M.Ec menegaskan, apa yang dilakukan oleh Puska KP Fisip umrah ini adalah hal positif. Ditambah lagi, puska sendiri sudah beberapa kali melakukan kajian dan penelitian akademis yang kala itu pernah bekerjasama dengan organisasi dunia UNDP.(TAUFIK A HABU)
http://tanjungpinangpos.co.id/2011/11/disayangkan-sikap-dekan-fisip-umrah/
