“Padahal Kepri merupakan negeri bahari dengan potensi kemaritiman yang besar, berpotensial mencerdaskan rakyatnya lewat program kerja strategis. Termasuk keseriusan mengelola dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir,” paparnya, Rabu (24/8).
Sayangnya, ujar Joni, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri hanya disibukkan dengan progres proyek multiyears. Akhirnya, DKP Kepri belum mampu bekerja secara proporsional dan profesional.
“Apalagi sekarang sudah masuk dua periode Gubernur Kepri, tapi belum ada grand design kemaritiman yang jelas,” imbuhnya.
Setahun kepemimpinan Sani – Soerya, 19 Agustus 20011 juga ditanggapi pengamat poltik dan anggota tim asistensi gubernur, Zamzami A Karim. Diakui atau tidak pasangan ini sudah memberikan perkembangan bagi kehidupan dan pembangunan di Provinsi Kepri.
Namun, bagi sebagian orang masa satu tahun jabatan Sani – Soerya bukan merupakan masa emas untuk dijadikan refleksi, apalagi menjadi euforia kebahagiaan yang berlebihan. Pasalnya, dalam setahun bukan waktu yang tepat untuk melakukan penilaian.
“Memang diawal ada gebrakan, tapi capaian akan hasil selama satu tahun ini belum terlihat,” tegas Ketua Stisipol Raja Haji Tanjungpinang ini.
Semestinya, sambung Zamzami, dalam masa satu tahun ini, gubernur bersama wakil dan pembantunya yang lain, bisa mengungkapkan secara jelas dan konkrit mengenai langkah kedepan program pemerintah Kepri.
“Yang saya lihat dan baca di media massa. Semua yang disampaikan ke gubernur hanya dalam taraf normatif saja, tapi belum menyentuh langkah konkrit yang akan dilakukan pemerintah ke depan,” ujarnya.
Zamzami menilai, salah satu contoh progres yang terkesan lamban bahkan nihil adalah, pilihan pemerintah untuk lebih memberikan penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri, ketimbang BUMD atau PDAM. Padahal, tanpa adanya suntikan dana dari provinsi, Bank Riau Kepri sudah bisa berdiri dan berkembang dengan sehat.
“Sedangkan BUMD atau PDAM yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, malah diabaikan,” jelasnya.
Yang selanjutnya, kata Zamzami, konsep BBK plus Tanjungpinang dan Natuna, Anambas, Lingga yang diberi istilah NAL, tidak memberikan arah yang jelas. Dalam arti, akan dibawa kemana NAL dan BBK dan Tanjungpinang tersebut, sedangkan konsep FTZ saja belum berjalan dengan efektif.(taufik)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar