Sri Mulyani mengungkapkan curahan hati (curhat) tentang posisi dirinya saat berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Banyak kalangan yang mengenal beliau sebagai sosok yang tegas dan tidak kenal kompromi.
Tak heran banyak pihak yang menyukai gaya kepemimpinannya di lingkungan Kementerian Keuangan, namun tak jarang pula orang yang merasa dirinya sebagai salah satu ancaman. Dia pun mengungkapkan bahwa konsep beretika dan sikap mencegah konflik kepentingan di antara pejabat publik di Indonesia masih sangat langka. Bahkan orang yang dianggap menegakkan etika seperti dirinya justru dianggap aneh.
Konsep penegakan etika tersebut diperolehnya ketika dia menjabat sebagai Executive Director IMF. Namun ketika dirinya kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai menteri keuangan, keadaan justru berbalik.
“Saat kembali ke Indonesia, saya sering menghadiri rapat tentang suatu kebijakan yang akan berimplikasi pada anggaran, baik belanja atau insentif. Ternyata pihak yang ikut dalam kebijakan itu akan mendapat keuntungannya, tidak ada rasa risih,” tuturnya saat Kuliah Umum Kebijakan Publik dan Etika Publik di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (18/5/2010) malam.
Bahkan menurutnya, banyaknya pejabat negara yang memiliki bisnis yang justru sengaja mengambil keuntungan dari keputusan yang dibuatnya sendiri. Menurutnya hal tersebut adalah suatu penyakit yang dibawa sejak masa orde baru namun saat ini justru terlihat lebih terbuka.
“Ini adalah suatu hal yang merupakan penyakit di zaman orde baru, namun dulu dibuat tertutup. Sekarang malah dibuat seolah telah terbuka dengan keputusan demokratis dan dengan check and balance, tapi sebenarnya tanpa etika,” tuturnya.
Untuk menegakkan etika yang dianutnya tersebut, terkadang dia sering kali bersikap keras terhadap pejabat publik untuk keluar dari ruang rapat apabila kebetulan pejabat tersebut memiliki kepentingan terhadap suatu perusaahan yang sedang dibahas dalam rapat tersebut.
“Ada suatu saat saya membuat rapat dan rapat itu jelas berhubungan dengan suatu perusahaan. Kebetulan yang diundang adalah beberapa komisaris perusahaan itu dan saya meminta kepada yang terkait dan berafiiliasi dengan yang dibicarakan silakan keluar. Mereka malah bilang, Mbak Ani jangan sadis begitu dong,” jelasnya.
Untuk itu, dirinya mengaku resah dengan kultur politik dan sikap pejabat tidak mengedepankan etika. Padahal proses politik dari hulu (presiden) sampai hilir (kepala daerah) adalah proses yang sangat menguras biaya, namun hasilnya justru lebih banyak tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
“Harus dihadapi kenyataan bahwa pemilihan itu diawalnya melalui proses yang memerlukan biaya yang luar biasa. Termasuk presiden. Namun bahkan kalkulasi return on investmentnya pun tidak masuk,” pungkasnya. (okezone)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar