APBD untuk rakyat atau pejabat…?

Oleh : JONI SANDRA

- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kabupaten Karimun Kepri (HMPK)

- Ketua Umum GMPI Korcab Tanjungpinang (Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia)

Senin (21/12/09) lalu merupakan momentum awal DPRD Tanjungpinang periode 2009-2014 sejak di lantik menjadi wakil rakyat. Hari itu merupakan saksi bisu dalam penetapan/pengesahan RAPBD menjadi APBD 2010 terbilang cepat dan ekstraeksklusif dilakukan di gedung rakyat tanpa harus menghamburkan uang rakyat, seperti misalnya seringkali terjadi dan kita dengar wakil rakyat lebih senang sidang, rapat, pertemuan di hotel berbintang yang tentu saja penghamburan uang dan rakyat hanya mampu berceloteh tanpa kata putus. Bila penghamburan uang itu masih saja terjadi maka mereka tidak layak disebut wakil rakyat dan bisa saja kita katakan merekalah makelar APBD ‘uang’ rakyat, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya rakyat apatis dengan segala tindak tanduk mereka, karena bisa dinilai amanah rakyat tergadai dengan kemewahan dalam persidangan dewan dan nama rakyat di kambinghitamkan untuk memuluskan pencairan anggaran. Otaknya terletak bagaimana efesiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran yang tentunya pada Badan Anggaran (Banggar) dewan, bila tidak tegas dan memiliki komitmen berjuang untuk rakyat adalah hal mustahil bisa di pertahankan.

Sikap seperti ini bisa dijadikan referensi menarik dalam pengesahan APBD daerah lainnya, karena belum pernah terjadi sebelumnya, semoga ini tidak hangat-hangat tahi ayam, namun ini dijadikan warning bagi otak-otak dewan yang maunya mencederai amanah rakyat dengan -menjadi lintah- dalam mengemban amanah rakyat. Selayaknya kita bersedia memberikan aplaus bagi mereka yang berkeringat dan menyisakan waktu memperjuangkan secara benar dan totalitas akan hak-hak dasar rakyat yang dituangkan dalam APBD tahun itu. Walaupun bisa terlihat terjadinya pro/kontra internal DPRD tentang waktu pengesahan yang terhitung cepat ini dengan tempat yang eksklusif di gedung rakyat. Dan harapan kita rakyat dalam pengesahan APBD ini yang baru –mampu- melihat, membaca, mendengar, menggosip, cerita sana sini, terobsesi pada satu kata, kita optimis bila anggaran itu benar-benar untuk kepentingan rakyat secara komprehensif dan berkualitas.

Walaupun elemen mahasiswa tidak di undang dalam sidang paripurna DPRD Tanjungpinang, tidak mengerucutkan filosofis perjuangan kita sebagai mahasiswa pioner emas masa depan bangsa. Kita juga mampu berkiprah dengan memaksimalkan peran kita sebagai agent social of change and agent social of control. Kita harus bertekad menancapkan bendera pengabdian ke masyarakat dengan memasyarakatkan pola pengkaderan dan melakukan diskusi sekaligus memecahkan persoalan sosial yang ada di masyarakat. Untuk  itu kita harus mengedepankan mentalitas dan moralitas gerakan sosial dengan soliditas mewujudkan rakyat berdaulat dalam politik, berkepribadian budaya, dan kemandirian ekonomi. Secara berkesinambungan siap memantau dan menilai kinerja dewan ke depannya adakah lebih baik atau hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan kelompok/golongan yang kemungkinan besar merugikan rakyat.

Hal ini tidak terlepas dari kiprah semua elemen masyarakat menjadikan Tanjungpinang tidak sekadar motto jujur bertutur, bijak bertindak, melainkan tuntutan dari motto itu tidak kan tercapai bila masing-masing elemen mengedepankan egosentris dan merasa dirinya paling benar. Bisa kita telusuri makna syair mars pergerakan mahasiswa;

Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan

Kepada rakyat yang kebingungan di persimpang jalan

Kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan

Sebuah catatan kebanggaan dilembar sejarah manusia

Syair ini bisa dipahami bahwa bendera ideology mahasiswa dibutuhkan negeri ini untuk mewujudkan pioner keemasan dalam regenerasi kepemimpinan yang bermoral dan bermental cerdas dan berilmu. Bisa kita nilai dengan disahkannya RAPBD Tanjungpinang menjadi APBD 2010 pertengahan desember Senin (21/12) lalu merupakan nilai plus bagi dewan periode 2009-2014, dan hal ini dinilai respon positif dari dewan menyikapi aksi moral mahasiswa beberapa bulan lalu (saat prosesi pelantikan pimpinan DPRD Tanjungpinang) menuntut kinerja dewan agar tidak neko-neko dengan anggaran ‘uang’ rakyat. Untuk itu sikap optimis tetap kita kedepankan agar perencanaan pembangunan Tanjungpinang tidak sekadar konsep ceremonial dan aji mumpung dapat anggaran. Ekstranya dalam pengesahan APBD 2010 tersebut merupakan langkah awal DPRD menunjukkan kinerja yang produktif, artinya ini merupakan langkah awal dewan mulai membenah diri akan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang selayaknya berjuang dan berbuat untuk rakyat agar lebih proaktif dan professional dalam memperjuangkan kepentingan rakyat secara komprehensif, jangan pernah lagi mengedepankan oriented kepentingan golongan/ kelompok maupun stakeholders, dan berleha-leha dengan kursi empuk dewan, ingat itu.

Mengenai besarnya target pagu anggaran APBD 2010 yang disahkan legislatif sebesar Rp571,4 miliar hingga melebihi pengajuan awal eksekutif sekitar Rp542 miliar itu dan mengalami defisit sekitar Rp120,5 miliar. Hal ini memiliki nilai plus bagi dewan, agar ke depannya eksekutif lebih produktif dalam meningkatkan PAD Tanjungpinang dan mencegah sedini mungkin terjadinya penghamburan dana ‘rakyat’ APBD dengan konsep pembangunan maupun kegiatan yang tidak jelas juntrungannya. Kedepannya eksekutif/legislatif harus berpikir progressif, visioner dan mengedepankan mentalitas membangun dengan cerdas bukan menjajah dan mengelabui rakyat, moralitas pelurus peradaban bukan menjadi lintah yang modalnya sebagai penghisap saat memangku amanah. Agar good government and clean governance tidak sekedar promosi mempertahankan jabatan yang di pangku maka tanyakan pada pribadi masing-masing siapkah kita menjadi khalifah di muka bumi secara totalitas, bukan sekadar khalifah-khalifahan. Bila kita siap maka tunjukkan bahwa kita pribadi yang bisa di teladani secara komprehensif.

Perlu juga dicermati akan proses pembangunan di Tanjungpinang selayaknya tidak hanya membangun infrastruktur sosial namun juga harus membangun suprastruktur sosial terutama mental masyarakatnya, pemudanya, remajanya, agar siap dengan pola pembangunan mental peradaban yang beradab hingga mampu mengurangi sumpah serapah di belakang layar dan berkurangnya jurus bagi jatah, dan warning bagi legislatif harus mampu memaksimalkan kinerjanya agar eksekutif tidak berleha-leha dalam mengelola APBD atau jangan pernah berpikir mempermainkan APBD hak rakyat.

Eksekutif maupun Legislatif merupakan pilar demokrasi, maka kedua elemen ini harus mengedepankan sikap integritas dalam mengemban amanah rakyat, selayaknya publik bisa mengawasi kinerja mereka semua dengan adanya publikasi ke media, akan di realisasikan kemana APBD 2010 nanti, ironisnya tiap kali pengesahan tidak di kedepankan sikap tersebut sangat memalukan, ataukah mereka takut dengan rakyat atau dengan alasan takut disalahgunakan elemen tertentu dan tidak bisa bermain cantik dengan koleganya kontraktor maupun konsultan. Dan perlu di pertanyakan juga sangat aneh kenapa pengumumam CPNS dan lelang proyek bisa di publikasikan ke media sementara RAPBD tidak demikian, kita pahami bahwa RAPBD itukan dokumen publik kenapa harus di rahasiakan, dan anehnya lagi muncul wacana mau di rancang UU kerahasiaan Negara, begitu licik otak mereka agar mudah mengelabui bahkan bisa juga membodohi rakyat.

Diharapkan kepemimpinan legislatif kedepannya harus mendengarkan jeritan keluhan kebutuhan dasar rakyat bukan permohonan eksekutif, artinya dewan harus mengevaluasi secara total public policy eksekutif yang telah lalu yang di nilai hanya mampu mengelabui rakyat, maupun public policy akan datang, dan katanya walikota tanjungpinang proyek multiyears tetap di jalankan maka rakyat mana yang tidak sakit bila yang dulunya suara rakyat diperebutkan untuk sebuah kursi, malahan sekarang suara itu ibarat serpihan debu dihembus angin berlalu begitu saja, kebutuhan rakyat yang mana mereka korbankan atau dengan dalih ampuh untuk memaksimalkan kinerja pejabat.

Sekian…

Terimakasih.